Nusawarta.id, Jakarta – Dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Mirza Shahreza, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh penguasaan lahan di kawasan Senayan, Jakarta, termasuk keberadaan lapangan golf Senayan Avenue by Ottolima.
Desakan tersebut disampaikan Mirza menyusul langkah pemerintah mengambil alih aset eks Hotel Sultan yang saat ini tengah dalam proses pengosongan. Menurutnya, penertiban aset negara harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak terkesan tebang pilih.
“Langkah pemerintah mengambil alih eks Hotel Sultan memang bagus, tetapi jangan sampai terkesan tebang pilih dengan membiarkan kawasan eksklusif lain di Senayan, seperti golf Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club yang dikaitkan dengan keluarga pejabat aktif, lolos dari pemeriksaan,” kata Mirza kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Ia menilai audit total terhadap seluruh penguasaan lahan di kawasan Senayan penting dilakukan guna menghindari potensi konflik kepentingan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh aset negara dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Hal ini sangat rawan memunculkan konflik kepentingan, sehingga audit total terhadap seluruh penguasaan lahan di Senayan sangat mendesak untuk segera dilakukan,” ujarnya.
Mirza juga meminta pemerintah membuktikan komitmennya dalam menata aset negara dengan memastikan kawasan Senayan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Pemerintah harus memastikan kawasan Senayan tidak dijadikan kavling pribadi oleh segelintir elite politik, melainkan benar-benar ditertibkan agar aset negara tersebut bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemasukan negara dan kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Senayan Avenue by Ottolima diketahui merupakan usaha yang pernah diperkenalkan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan. Nama “Ottolima” disebut merujuk pada kedekatan pribadi Otto dengan angka lima dalam perjalanan hidupnya.
Sementara itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara. Dalam proses pengosongan eks Hotel Sultan, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menekankan bahwa seluruh aset negara harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Aset ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bambang.
Ia menambahkan, pemanfaatan lahan yang berada di bawah kendali pemerintah harus dilakukan secara optimal agar mampu memberikan dampak positif dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat luas.
Menurut Bambang, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar aset-aset pemerintah yang selama ini dikuasai pihak lain dapat dikembalikan ke bawah kontrol negara dan pemerintah untuk dikelola demi kepentingan publik.
