Nusawarta.id, Jakarta – Maraknya pemberitaan tentang berbagai insiden kelistrikan di sejumlah daerah sejak setahun terakhir mendorong Daulat Energy menyampaikan aduan hingga ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Senin (6/7/2026).
Keandalan sistem hingga peristiwa blackout berulang seperti di Bali pada tahun 2025 dan gangguan kelistrikan di DKI Jakarta hingga pemadaman besar pada lima provinsi di pulau Sumatera pada tahun 2026 menjadi fokus utama aduan Daulat Energy saat menyambangi kantor pusat partai pohon beringin tersebut.
Menurut Direktur Eksekutif Daulat Energy, Ridwan Hanafi, berbagai peristiwa kelistrikan tersebut menandai bahwa sistem ketenagalistrikan nasional sedang menghadapi persoalan serius yang tidak dapat lagi dipandang sebagai gangguan teknis semata.
“Blackout yang terus berulang tidak boleh dinormalisasi. Negara harus jujur mengakui bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan sekaligus langkah pembenahan yang nyata. Jangan sampai setiap gangguan selalu dianggap sebagai kejadian insidental, padahal pola kejadiannya terus berulang,” kata Ridwan melalui keterangan yang diterima media nusawarta.id.
Baca juga: Bahlil Bantah Pemadaman Listrik di Jawa Akibat Kekurangan Batu Bara
Daulat Energy menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap tata kelola PLN, mulai dari aspek perencanaan sistem, pemeliharaan infrastruktur, manajemen risiko, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, hingga mekanisme pengawasan terhadap pelayanan publik.
Sebagai partai koalisi pemerintah dan fraksi kuat di DPR RI, Daulat Energy meminta Partai Golkar menggunakan fungsi politiknya untuk mengawal aspirasi masyarakat melalui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami meminta DPP Partai Golkar tidak hanya menerima pengaduan masyarakat, tetapi juga mengambil langkah politik konstitusional dengan mendorong Fraksi Partai Golkar di DPR RI memanggil para pemangku kepentingan sektor kelistrikan, meminta penjelasan secara terbuka, dan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PLN demi menjamin keamanan pasokan listrik nasional,” ujar Ridwan.
Selain itu, adanya kanal pengaduan masyarakat Partai Golkar, menurut Ridwan dapat menjadi instrumen dalam memastikan setiap keluhan publik bukan sekadar menjadi arsip administrasi tetapi juga menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti.
Baca juga: Dasco Pastikan Tak Ada Lagi Pemadaman Listrik, Pemerintah Koordinasi dengan PLN hingga BIN
Pihaknya pun berharap Partai Golkar dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat pada pemerintah yang melahirkan langkah konkret untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PLN, serta mencegah terulangnya blackout di masa mendatang.
“Listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Ketika blackout terus berulang, yang dipertaruhkan bukan hanya pasokan energi, tetapi juga kredibilitas negara dalam menjamin pelayanan publik,” pungkas Ridwan. (Dyt/red)
