Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan negeri mulai jenjang SD hingga perguruan tinggi memungkinkan untuk direalisasikan. Namun, pemerintah perlu menyiapkan perhitungan fiskal yang matang.
“Menurut saya, rencana pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi negeri pada prinsipnya sangat mungkin direalisasikan, dan kami sepakat, tetapi perlu perhitungan fiskal yang matang,” ujar Lalu Hadrian di Jakarta, Sabtu (19/9/2026). ([kumparan][1])
Menurutnya, pemerintah perlu memperjelas cakupan pendidikan gratis. Pembiayaan tidak hanya mencakup uang sekolah atau UKT, tetapi juga operasional, sarana dan prasarana, guru, serta kebutuhan pembelajaran.
Lalu mengatakan kebutuhan tambahan anggaran berpotensi mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun, tergantung cakupan program. Karena itu, dana hasil sitaan atau pengembalian aset korupsi dinilai tidak dapat menjadi sumber utama pembiayaan.
Baca Juga : Budaya Nusantara Warnai Pembukaan Asian Games 2026 di Jepang
“Hasil asset recovery sifatnya tidak pasti dan jumlahnya fluktuatif, sementara pendidikan merupakan kebutuhan rutin yang harus dibiayai setiap tahun,” jelasnya.
Ia menilai hasil pengembalian aset korupsi tetap dapat digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan, tetapi pembiayaan utama harus berasal dari APBN dan APBD yang berkelanjutan.
Untuk perguruan tinggi, Lalu juga mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan kapasitas dosen, ruang kuliah, laboratorium, serta fasilitas lainnya agar perluasan akses tidak berdampak pada kualitas pendidikan.
Karena itu, ia mendorong penerapan pendidikan gratis dilakukan secara bertahap dengan perhitungan biaya yang transparan dan sumber pembiayaan yang stabil.
“Jangan sampai pendidikan hanya gratis dari sisi biaya, tetapi kualitas layanan justru menurun,” tandasnya.
Baca Juga : DPD Ingatkan Menkeu Suahasil soal Risiko Susutnya Anggaran TKD
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan rencana menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri. Pernyataan itu disampaikan dalam perayaan HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Prabowo menyebut pembiayaan program tersebut dapat memanfaatkan kekayaan atau uang hasil tindak kejahatan yang berhasil dikembalikan kepada negara.
