Nusawarta.id – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan negara menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara. Hak ini dijamin tanpa ada diskriminasi.
Yusril menyampaikan hal itu saat menghadiri acara peringatan hari HAM Sedunia di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).
“Saya ingin menyatakan, negara menjamin setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang selaras tanpa diskriminasi. Setara tanpa diskriminasi apa pun latar belakang yang dimiliki,” kata Yusril, di Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).
Menurut Yusril, warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Artinya, setiap warga negara juga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dasar dari ekonomi, sosial dan budaya.
“Dalam realisasinya harus terus berprogres untuk memajukan hal-hal itu,” tegasnya.
Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan komitmen menjamin HAM merupakan komitmen bersama. Oleh karenanya setiap masyarakat harus mempunyai tekad yang sama untuk menegakan HAM di masa yang akan datang.
“Marilah pada 25 tahun berlakunya Undang-Undang HAM ini kita memperbarui komitmen dan tekad kita bersama untuk memajukan dan menegakkan HAM di masa sekarang dan di masa yang akan datang,” tandasnya.
Sementari itu, Yusril mengatakan, pemerintah secara serius berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait berbagai persoalan HAM di Indonesia. Hal ini, menurut dia, bertujuan untuk mengatasi isu-isu HAM, baik yang terjadi di masa lalu, masa kini, maupun di masa depan.
“Jadi apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM terhadap berbagai persoalan-persoalan HAM di Tanah Air, itu akan diterima oleh pemerintah, diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan dimusyawarahkan,” ujar Yusril.
Yusril menyebut pihaknya akan berupaya menyelaraskan rekomendasi yang dirumuskan oleh Komnas HAM dengan program yang dimiliki pemerintah. Terlebih, pemerintahan Prabowo Subianto meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah diambil dan telah ditempuh oleh Presiden Joko Widodo.
“Sehingga betul-betul Komnas HAM sebagai suatu lembaga negara mempunyai program yang juga pemerintah ikuti,” kata dia.(Ki/red)
