Nusawarta.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Dari total 1.057 BUMD yang tersebar di berbagai daerah, hampir separuhnya mengalami kerugian yang signifikan.
“Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel,” kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Tito menjelaskan, kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada operasional perusahaan, tetapi juga berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kurang optimal.
Menurutnya, salah satu penyebab utama masalah ini adalah praktik nepotisme, atau yang ia sebut sebagai “ordal”, di mana pegawai yang ditempatkan tidak memiliki kompetensi yang memadai. Jika ini diteruskan, akhirnya APBD yang harus nombokin kerugian BUMD
“Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,” tambahnya.
Sebagai langkah penanganan, Tito mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang mendorong pemerintah daerah untuk menutup BUMD yang sudah tidak layak operasional. Ia menekankan bahwa mempertahankan BUMD yang terus merugi hanya akan memperburuk kondisi keuangan daerah.
“Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,” ujar Tito yang juga pernah menjabat sebagai Kapolri.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengingatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas pengawasan BUMD, bahkan ia menyebut perannya hampir menyerupai “Menteri BUMD”.
“Tito menekankan, BUMD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan fungsinya seperti Menteri BUMD. Untuk itu, dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengubah pola pikir agar tak sekadar fokus terhadap belanja daerah melainkan juga fokus terhadap cara mencari pendapatan,” tegasnya.
Terlebih, menurut Tito, Presiden Prabowo sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen. Karena itu perlu juga didukung oleh kondisi keuangan di daerah. (Ki/red)
