Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI meninjau langsung wilayah terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan korban dan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Dalam peninjauan, Satgas Galapana DPR RI melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak gempa. Rombongan juga menerima laporan dari pemerintah daerah serta instansi terkait mengenai perkembangan penanganan selama masa tanggap darurat.
Sari Yuliati mengatakan kehadiran DPR RI di lokasi bencana merupakan bentuk komitmen untuk memastikan negara hadir melindungi masyarakat yang terdampak.
“Kami ingin memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan memadai. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, dan seluruh pihak terkait harus berjalan optimal agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujar Sari.
Baca Juga : Pengadilan Ad Hoc BUMN Diwacanakan, Pakar Hukum Ingatkan Jangan Jadi Alat Kejar Orang
Menurutnya, penanganan pascagempa membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar bantuan dapat segera diterima masyarakat. DPR RI juga meminta laporan terkait kondisi korban serta kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah terdampak.
Beberapa kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain dukungan logistik, layanan kesehatan, hunian sementara, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana.
DPR RI juga meminta kepastian penyaluran bantuan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial agar tepat sasaran serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Kunjungan Satgas Galapana turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Bambang Hariyadi, Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica Salsabila, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, Wakil Menteri Sosial, serta Bupati Manggarai.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah memaparkan perkembangan penanganan bencana sekaligus kebutuhan masyarakat yang masih harus dipenuhi selama masa tanggap darurat.
DPR RI menilai koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan warga terdampak. Selain memenuhi kebutuhan darurat, pemerintah juga diminta mulai mempersiapkan proses pemulihan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman.
Baca Juga : Airlangga: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Kemandirian Ekonomi
Sari menegaskan DPR RI akan terus mengawal penanganan bencana hingga proses pemulihan masyarakat berjalan. Pengawasan mencakup penyaluran bantuan, pelayanan terhadap korban, hingga pelaksanaan rehabilitasi pascabencana.
Melalui peninjauan langsung, DPR RI berharap kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi secara lebih akurat sehingga kebijakan dan dukungan pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.
DPR juga menegaskan komitmennya untuk mengawal proses penanganan dan rehabilitasi hingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
