Nusawarta.id, Jakarta — Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (14/11/2025). Aksi yang menampilkan wayang kertas, topeng berbagai tokoh, serta properti bambu itu menjadi simbol kritik keras terhadap KPK yang dinilai enggan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Sumut.
Peneliti ICW, Zararah Azhim Syah, menegaskan bahwa lembaganya mendesak KPK segera memeriksa Bobby dalam perkara dugaan korupsi pembangunan jalan Sipiongot–Labuhanbatu dan Hutaimbaru–Sipiongot.
“Kita menuntut KPK untuk memeriksa Bobby dalam perkara ini,” ujar Zararah di lokasi.
Zararah mengingatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan melalui Ketua Majelis Khamozaro Waruwu, pernah memerintahkan jaksa KPK menghadirkan Bobby sebagai saksi dalam persidangan terdakwa pemberi suap, Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang.
Baca Juga : KPK Sita Dokumen dan Perangkat Elektronik Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Riau
Menurutnya, dasar hukum pemanggilan Bobby sudah jelas, namun KPK dinilai terus menunda langkah tersebut. Zararah merujuk pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada 30 September yang menyebut bahwa apabila ada perintah pengadilan, lembaga antirasuah itu akan memeriksa Bobby.
“Bahkan, penyidik KPK sudah mengusulkan pemanggilan Bobby, tetapi para kepala satgas tidak ada yang berani,” kata Zararah.
Aksi teatrikal tersebut semakin satir dengan hadirnya peserta memakai topeng bergambar wajah Joko Widodo, Bobby Nasution, dan Kahiyang Ayu. Di belakang peserta terbentang spanduk oranye bertuliskan: “Kalau KPK Masih Independen, Periksa Bobby Sekarang!”
Puluhan poster bernada serupa memenuhi halaman aksi: “Periksa Bobby”, “KPK Takut Sama Siapa?”, hingga “KPK Cupu Karena Cepu.”
Di tengah desakan pemeriksaan terhadap Bobby, proses hukum terhadap pihak lain yang terkait kasus suap jalan di Sumut terus berjalan. Mantan Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting (TOP)—yang disebut dekat dengan Bobby—akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan.
Dua pejabat lain turut menjadi terdakwa:
- Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut/PPK
- Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
Ketiganya didakwa menerima suap dalam proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I. Jaksa Penuntut Umum KPK telah melimpahkan berkas perkara pada Rabu (12/11).
“Sidang bersifat terbuka. KPK mengajak masyarakat turut mengawasi,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Sementara itu, pihak pemberi suap, yaitu Muhammad Akhirun Piliang dan Muhammad Rayhan Dulasmi, telah lebih dulu disidangkan. Keduanya didakwa memberi suap Rp4,5 miliar kepada sejumlah pejabat terkait proyek tersebut. Akhirun dituntut 3 tahun, sedangkan Rayhan 2 tahun 6 bulan.
Pada hari yang sama, keduanya membacakan pledoi dan menyampaikan apresiasi terhadap pembuktian jaksa selama persidangan.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sumut pada 26 Juni 2025.
Meski Majelis Hakim telah memerintahkan agar Bobby dihadirkan sebagai saksi, hingga kini keputusan jaksa untuk memanggilnya belum diambil. Setelah perintah pengadilan tersebut, rumah Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu sempat dilaporkan terbakar, memicu dugaan adanya teror.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pemanggilan Bobby masih menunggu laporan resmi jaksa seusai putusan terhadap pemberi suap, Akhirun.
“Putusan perkara pemberi suap belum dijatuhkan. Setelah itu baru dilaporkan. Kita tunggu sama-sama,” kata Asep, Senin (10/11/2025).
Meski demikian, publik menilai KPK tak lagi bersikap tegas, terlebih ketika usulan penyidik untuk memeriksa Bobby disebut tidak ditindaklanjuti.
Aksi ICW hari ini menjadi penegasan bahwa tekanan masyarakat sipil terhadap KPK kian menguat—seruan yang kembali menggema: periksa Bobby sekarang.
