Nusawarta.id, Bogor – Pertemuan persiapan UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) 2025 yang berlangsung di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, telah memasuki hari kedua dengan agenda diskusi mendalam mengenai model baru dan kebutuhan kapabilitas dalam operasi pemeliharaan perdamaian masa depan. Pertemuan ini dihadiri oleh 155 peserta dari 58 negara, menandakan besarnya perhatian dunia terhadap efektivitas dan reformasi misi perdamaian PBB.
Dalam sesi Panel 4 bertajuk “New Models and Modalities: Capability Requirements and Success Factors for Future Peacekeeping Operations”, Komandan PMPP TNI Mayjen TNI Taufik Budi Santoso, S.Hub.Int., berperan sebagai panelis bersama Jenna Russo (Director of Research, International Peace Institute), Mayor Jenderal Pearce (Military Adviser for UN DPO, Australia), serta Faisal Shahkar (UNPOL Adviser for UN DPO). Diskusi ini menyoroti berbagai tantangan dalam operasi pemeliharaan perdamaian ke depan, termasuk peningkatan kapabilitas pasukan, adaptasi terhadap dinamika konflik global, serta optimalisasi strategi dalam misi PBB.
Sementara itu, dalam sesi Panel 5 yang mengangkat tema “Success Factors and Priority Reform Areas for Current and Future Missions”, para peserta membahas faktor keberhasilan serta reformasi prioritas dalam misi PBB saat ini dan yang akan datang. Hasil dari diskusi ini menegaskan pentingnya komitmen kolektif untuk memperkuat efektivitas pasukan perdamaian, dengan menyesuaikan kebijakan serta pendekatan terhadap konflik yang semakin kompleks di berbagai belahan dunia.
Setelah diskusi panel, pertemuan ini ditutup dengan sambutan dari United Nations Under-Secretary-General (UNSG) Catherine Pollard dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat. Dalam pidatonya, Catherine Pollard menekankan bahwa reformasi misi pemeliharaan perdamaian PBB harus mengacu pada prinsip dasar yang tertuang dalam United Nations Charter serta berbagai resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi DK PBB No. 2436 (2018) yang menyoroti pentingnya peningkatan kinerja pasukan perdamaian.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, para peserta juga menyaksikan demonstrasi pasukan PBB yang menunjukkan kesiapan dan kapabilitas dalam berbagai skenario operasi perdamaian. Selain itu, peserta melakukan site tour untuk melihat langsung fasilitas pelatihan di PMPP TNI yang telah memenuhi standar internasional dalam pelatihan pasukan penjaga perdamaian.
Indonesia sendiri, melalui PMPP TNI, telah berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam pemeliharaan perdamaian global sesuai dengan amanat UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Peran ini semakin diperkuat dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai misi perdamaian PBB, yang sejalan dengan prinsip diplomasi Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Dengan berakhirnya UNPM Preparatory Meeting ini, diharapkan adanya peningkatan sinergi antarnegara dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif, guna memastikan bahwa operasi pemeliharaan perdamaian PBB tetap relevan dan efektif di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks. (Fauzan/Red)
