Nusawarta.id, Solo — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menanggapi adanya gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta larangan bagi keluarga presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden. Jokowi menegaskan, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata konstitusi dan berhak menggunakan hak politiknya tanpa diskriminasi.
“Setiap warga negara itu punya kedudukan yang sama di mata konstitusi,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Jumat (27/2).
Ia menekankan bahwa mekanisme uji materi merupakan saluran hukum yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu putusan hakim konstitusi.
“Silakan saja mengajukan uji materi. Itu hak setiap orang. Kita tunggu saja putusan MK,” katanya.
Gugatan tersebut diajukan oleh dua advokat, Raden Nuh dan Dian Amalia, yang meminta MK menafsirkan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam permohonannya, mereka meminta agar keluarga sedarah maupun semenda dari presiden dan wakil presiden yang tengah menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden.
Baca Juga : DPR RI Sebut Klaim Jokowi Soal Revisi UU KPK 2019 Berlebihan
Permohonan itu telah teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026. Pemohon menilai Pasal 169 UU Pemilu yang tidak mengatur larangan konflik kepentingan berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu. Menurut mereka, kondisi tersebut dapat menegasikan prinsip negara hukum yang demokratis serta mengurangi hak warga negara untuk memperoleh pemilu yang adil dan berintegritas.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden harus bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga dengan presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat.
Wacana ini mengemuka di tengah perbincangan publik terkait dinamika politik nasional, termasuk posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi. Isu tersebut memicu perdebatan luas mengenai batas antara hak politik individu dan etika kekuasaan dalam sistem demokrasi.
Sejumlah pengamat menilai, putusan MK dalam perkara ini akan menjadi preseden penting bagi penguatan tata kelola demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, hak politik setiap warga negara harus dijamin. Namun di sisi lain, potensi konflik kepentingan dan praktik nepotisme juga perlu dicegah untuk menjaga integritas pemilu.
Baca Juga : Jokowi Hadir di Kirab Budaya PSI, Tegaskan Politik Harus Dekat dengan Budaya Lokal
MK diharapkan dapat memberikan putusan yang berimbang, adil, serta sejalan dengan prinsip konstitusi dan semangat demokrasi. Putusan tersebut nantinya akan menentukan arah pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden di masa mendatang, sekaligus menjadi rujukan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Tanah Air
