Nusawarta.id, Jakarta — Para kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai langkah yang justru memundurkan demokrasi.
Kader muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab mengatakan, wacana tersebut diibaratkan seperti senam Poco-Poco karena gerakannya maju dan mundur. Pernyataan itu, menurut dia, sejalan dengan pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menilai perubahan sistem Pilkada berpotensi membuat demokrasi berjalan tidak konsisten.
“Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” ujar Syaeful dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP 2026 di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, Minggu.
Syaeful menilai momentum pengkajian ulang sistem Pilkada menjadi ujian penting bagi arah demokrasi Indonesia ke depan. Menurut dia, alasan untuk menekan praktik politik uang tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mencabut hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung.
Baca Juga : Demokrat Tegaskan Dukung Prabowo Soal Pilkada Melalui DPRD
“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” katanya.
Senada dengan itu, politikus muda PDIP Seno Bagaskoro menekankan bahwa pemilihan langsung merupakan sarana penting untuk membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Menurut dia, hubungan tersebut sulit tercipta apabila kepala daerah hanya dipilih oleh segelintir elite di DPRD.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” kata Seno.
Ia menambahkan, bagi PDIP, pemilu bukan semata-mata soal memenangkan kursi kekuasaan, melainkan tentang cara memimpin dan mengelola pemerintahan secara amanah. Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan hidup, hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya dinilai tidak seharusnya dicabut.
“Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” ujarnya.
Sebelumnya, PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I pada 10–12 Januari 2026. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan Rakernas tersebut bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum konsolidasi partai sebagai kekuatan penyeimbang melalui kerja nyata di tengah rakyat.
“Di dalam rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/1).
Hasto juga menyampaikan bahwa sikap resmi PDIP terkait sistem Pilkada akan diumumkan secara formal dalam rekomendasi hasil Rakernas I yang dijadwalkan pada Senin (12/1).
