Nusawarta.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa partainya sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Selasa (6/1), Herman menjelaskan bahwa posisi Demokrat berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.
“Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang,” ujarnya.
Herman menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi Indonesia, baik pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan opsi yang sah.
Demokrat menilai pemilihan melalui DPRD dapat menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan secara serius. Menurut Herman, opsi ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, memperkuat kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.
“Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas,” tambahnya.
Karena itu, ia menekankan bahwa setiap pembahasan terkait kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik. Hal ini, menurut Herman, penting agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.
Lebih jauh, Herman menegaskan bahwa bagi Partai Demokrat, prinsip utama yang harus dijaga tetaplah demokrasi, penghormatan terhadap suara rakyat, dan pemeliharaan persatuan nasional sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga,” tegasnya.
Baca Juga : Gerindra Sepakat Pilkada Dipilih DPRD, Prasetyo Hadi: Sistem Saat Ini Banyak Masalah
Langkah Demokrat ini menjadi perhatian publik di tengah wacana pemerintah dan sejumlah partai politik terkait opsi pilkada melalui DPRD, yang dinilai memiliki potensi memengaruhi dinamika politik lokal dan strategi partai menjelang pemilihan umum mendatang.
