Nusawarta.id, Jakarta — Partai Gerindra menyatakan kesepakatannya terhadap wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, yang menilai sistem Pilkada langsung saat ini menyisakan berbagai persoalan mendasar.
Prasetyo mengatakan, evaluasi terhadap sistem demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada, sudah tidak bisa lagi dihindari. Ia menilai, keberanian untuk melakukan perubahan diperlukan apabila mekanisme yang dijalankan selama ini terbukti menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya.
“Kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” ujar Prasetyo Hadi saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Berkaca dari pengalamannya sebagai anggota Komisi II DPR RI, Prasetyo menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh para calon kepala daerah dalam Pilkada langsung. Menurutnya, biaya politik yang mahal kerap menimbulkan persoalan lanjutan, baik bagi kandidat terpilih maupun bagi kualitas pemerintahan daerah ke depan.
Selain itu, Prasetyo juga menyinggung besarnya anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan Pilkada secara serentak, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Ia menilai, beban anggaran tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan serius dalam merumuskan sistem demokrasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah gagasan baru di internal Partai Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disebut telah cukup lama mendiskusikan opsi tersebut dalam berbagai forum internal partai.
“Kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” jelasnya.
Baca Juga : Rapimnas I 2025, Golkar Usulkan Pilkada Dipilih DPRD
Prasetyo menegaskan, pandangan tersebut merupakan bagian dari upaya mencari format demokrasi yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menghadirkan kepemimpinan daerah yang berkualitas. Wacana ini, kata dia, tetap perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan rakyat dan negara.
