Nusawarta.id, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda meminta temuan Ombudsman RI terkait Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, tidak berhenti pada penanganan persoalan di satu lapas.
Menurut Rifqi, temuan tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh di Indonesia.
Baca Juga : 90 Orang Diperiksa soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Termasuk Ferdy Sambo
“Karena itu dalam konteks Lapas Cibinong, tentu perbaikannya bukan hanya untuk Lapas Cibinong, tetapi untuk perbaikan tata kelola pemasyarakatan yang ada di Indonesia,” kata Rifqi saat membuka rapat bersama Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Ia menilai Ombudsman tidak seharusnya hanya menangani persoalan berdasarkan kasus per kasus. Setiap temuan di lapangan, kata dia, perlu ditindaklanjuti menjadi rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem pelayanan publik secara berkelanjutan.
Rifqi mencontohkan, persoalan pelayanan di lapas dapat menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Hal serupa juga berlaku terhadap persoalan pelayanan di rumah sakit maupun perguruan tinggi.
Baca Juga : Komisi II DPR Dukung Ombudsman Awasi Lapas Cibinong
“Metode pengawasan yang bersifat induktif itu penting, tetapi jangan sibuk pada kasus demi kasus tetapi kemudian harus mampu memberikan rekomendasi yang bersifat permanen untuk perbaikan pelayanan publik,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong setiap hasil pengawasan Ombudsman tidak hanya menyelesaikan persoalan yang ditemukan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi untuk mencegah masalah serupa kembali terjadi di kemudian hari.
