Nusawarta.id, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyoroti hambatan dalam distribusi sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi, mulai dari beras SPHP, MinyaKita, gas LPG 3 kilogram, hingga pupuk subsidi.
Sorotan tersebut disampaikan Dudung setelah melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Agrinas Pangan Nusantara di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Dudung mengatakan salah satu persoalan utama yang ditemukan berkaitan dengan sistem rantai pasok atau supply chain. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan distribusi sejumlah komoditas bersubsidi tersendat di lapangan.
“Kendala-kendalanya adalah sistem supply chain. Yang paling dominan adalah barang-barang dari subsidi, seperti beras, minyak, kemudian gas, kemudian pupuk,” kata Dudung.
Ia mengatakan pihaknya akan berupaya mengurai berbagai sumbatan dalam rantai distribusi tersebut agar pasokan barang tidak terhenti di tengah jalan.
Baca Juga : Pabrik Mebel Milik Keluarga Jokowi di Sragen Terbakar, Api Muncul dari Mesin Boiler
“Nah, ini yang selama ini kita lihat dan terjadi hambatan. Saya tentunya yang menyelesaikan bottleneck, jadi sumbatan-sumbatan yang ada,” ujarnya.
Persoalan distribusi tersebut sebelumnya juga disoroti Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo Sousa. Ia mengeluhkan masih adanya hambatan dalam pendistribusian kebutuhan vital masyarakat.
Joao bahkan menyebut terdapat birokrat yang dinilai tidak mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk pembangkangan dan mengaitkannya dengan istilah “deep state”.
“BOD minus kedua ke bawah itu tidak mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, ini yang disebut pembangkangan, atau yang disebut Pak Prabowo deep state,” kata Joao melalui media sosial, Minggu (13/9/2026).
Joao juga menyoroti dugaan praktik rente dalam proses distribusi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat kebutuhan masyarakat tidak tersalurkan secara optimal.
“Mereka digaji besar tapi tidak berani berpihak kepada rakyat kecil. Justru berpihak kepada kelompok yang menguntungkan mereka…. Saatnya kita hilangkan rente seperti itu,” ujarnya.
Ia mendorong lembaga terkait untuk turun tangan mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai hambatan distribusi yang terjadi di lapangan.
“Jangan semua dilempar ke pak Presiden. Ada Bappisus dan BIN dalami semua itu, jangan semua dilempar ke Presiden. Ini kan sudah nyata di depan mata kita,” katanya.
Joao juga menyerukan evaluasi terhadap birokrat yang dianggap menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Dudung menyatakan persoalan rantai pasok akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Rapat koordinasi khusus dijadwalkan melibatkan sejumlah instansi dan badan usaha penyedia pasokan.
Di antaranya Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Indofood, Direktorat Pupuk, serta PT Pertamina Patra Niaga.
“Artinya, sekali supply jangan kemudian akhirnya terhenti. Nah, ini yang akhirnya terjadi sumbatan-sumbatan di lapangan,” ujar Dudung.
Menurutnya, komunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara telah dilakukan sebagai langkah awal. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan bersama kementerian terkait untuk mencari solusi atas persoalan distribusi tersebut.
“Ini tadi kita komunikasikan dengan Agrinas, nanti akan kita komunikasikan hari Rabu dengan kementerian terkait. Mudah-mudahan ini bisa segera tuntas,” pungkasnya.
