Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berencana menggelar pertemuan dengan kepala daerah guna memperkuat sistem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Langkah ini diambil setelah diskusinya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti terkait berbagai tantangan pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), peningkatan sarana dan prasarana sekolah, kesejahteraan guru, serta dukungan terhadap sekolah swasta.
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (31/1/2025), Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola pendidikan dasar dan menengah. Menurutnya, karena sektor ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda), koordinasi yang erat sangat diperlukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan dengan baik di tingkat lokal.
“Nanti kami akan melaksanakan Zoom Meeting bersama Mendikdasmen dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Daerah,” ujar Mendagri kepada awak media.
Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Pemda memahami dan mendukung implementasi kebijakan SPMB. Kemendagri juga akan memantau serta mengawasi jalannya kebijakan tersebut agar sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Terkait dukungan terhadap sekolah swasta, Mendagri mengungkapkan bahwa Kemendagri akan mengidentifikasi daerah-daerah yang telah memberikan hibah atau bantuan kepada sekolah swasta serta menyoroti daerah yang memiliki kapasitas fiskal tetapi belum menyalurkan bantuan tersebut. Transparansi ini diharapkan dapat mendorong akuntabilitas kepala daerah dalam memberikan perhatian yang adil terhadap pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Publik perlu mengetahui mana saja daerah yang peduli terhadap pendidikan anak-anak, termasuk mereka yang bersekolah di swasta,” tegasnya.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan Peraturan Menteri terkait SPMB, yang telah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan Pemda, terutama dalam mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta.
“Kami sangat berterima kasih kepada Mendagri yang berkomitmen untuk membantu sosialisasi dan pelaksanaan teknis kebijakan ini kepada kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” ujar Mendikdasmen.
Dengan adanya konsolidasi ini, diharapkan kebijakan pendidikan dasar dan menengah dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan akses serta kualitas pendidikan di seluruh daerah, baik bagi sekolah negeri maupun swasta. (San/Red)
