Nusawarta.id, Magelang – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam memperkuat HAM sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebagai poin pertama dalam Asta Cita, penguatan HAM menjadi landasan utama bagi seluruh kebijakan pembangunan nasional.
“Jika kepala daerah tidak menjalankan HAM di wilayahnya, maka secara langsung menentang Asta Cita nomor satu,” ujar Pigai saat berbicara dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
Ia menjelaskan tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam penerapan HAM di daerah, yaitu pengarusutamaan HAM dalam kebijakan, pemajuan HAM melalui program-program konkret, dan penegakan HAM sebagai bagian dari kepastian hukum.
Menurut Pigai, nilai-nilai HAM harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan daerah, termasuk dengan membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani HAM serta mengalokasikan anggaran yang memadai. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, memberikan dukungan penuh terhadap sektor HAM, termasuk dengan memperluas jaringan kantor wilayah HAM di seluruh daerah.
Selain itu, Kementerian HAM akan rutin mengadakan Rapat Koordinasi HAM Nasional guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan berbasis HAM.
Sebagai bentuk apresiasi, Pigai menyerahkan sertifikat kepada kepala daerah yang mengikuti retret tersebut, menandai komitmen mereka dalam memperkuat HAM di wilayah masing-masing. Ia berharap langkah ini semakin mendorong kepala daerah untuk lebih aktif dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. (San/Red)
