Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan ketersediaan protein hewani dari sektor perikanan nasional tetap dalam kondisi aman meski dunia tengah menghadapi dinamika geopolitik global serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi sektor pangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menjaga pasokan ikan sebagai sumber protein utama masyarakat Indonesia.
“Menghadapi dampak dinamika geopolitik dan fenomena iklim yang terjadi, KKP tetap berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Trenggono.
Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional, terutama dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat produksi sekaligus memastikan distribusi ikan berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga : Trenggono Gerak Cepat Atasi Penumpukan Kapal Nelayan di Muara Angke
Berdasarkan analisis KKP, produksi ikan nasional pada periode April hingga Desember 2026 diproyeksikan mencapai 10,57 juta ton. Angka tersebut berasal dari dua sumber utama, yakni produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Trenggono menjelaskan, produksi ikan tangkap diperkirakan menyumbang sekitar 5,42 juta ton, sedangkan produksi dari sektor budidaya diproyeksikan mencapai 5,15 juta ton.
“Angka ini menunjukkan potensi sektor perikanan nasional yang tetap kuat dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus memastikan ketersediaan protein hewani bagi masyarakat,” katanya.
Untuk memastikan pasokan tetap stabil, KKP juga melakukan pemantauan intensif terhadap komoditas perikanan utama di sejumlah wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi. Pemantauan tersebut difokuskan pada delapan kota besar yang menjadi pusat kebutuhan konsumsi ikan masyarakat.
Meski tidak merinci kota-kota yang dimaksud, Trenggono menegaskan langkah ini dilakukan guna memastikan distribusi ikan berjalan lancar serta stok tetap terjaga di berbagai daerah.
“Berdasarkan hasil pemantauan, kami dapat melaporkan status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan dukungan serta kolaborasi berbagai pihak, termasuk legislatif, untuk memastikan kebijakan dan program berjalan optimal.
Karena itu, KKP berharap adanya sinergi yang kuat dengan DPR, khususnya Komisi IV, dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan produksi, memperbaiki distribusi, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah optimistis sektor perikanan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.
