Nusawarta.id, Jakarta – Partai Masyumi mengeluarkan desakan tegas kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar menindak tegas praktik korupsi sekaligus membersihkan Kabinet Merah Putih dari pengaruh oligarki demi menyelamatkan integritas bangsa.
Desakan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap resmi partai yang ditandatangani Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, dan Sekretaris Jenderal Samsudin Dayan. Dokumen yang dirilis pada Sabtu ini bertajuk “Integritas Bangsa: Selamatkan Indonesia dari Disintegrasi dan Cengkeraman Oligarki”, sebagai refleksi akhir tahun 2025 menuju 2026.
Dalam pernyataan itu, Partai Masyumi menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus menunjukkan patriotisme nyata dalam pemberantasan korupsi.
“Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk lebih patriotik dalam pemberantasan korupsi, dengan tindakan nyata bukan dengan retorika. Bersihkan total kabinet dari figur-figur yang terindikasi antek oligarki atau memiliki rekam jejak cacat integritas,” tegas pernyataan tersebut.
Baca Juga : Mentan: Optimasi Lahan Sawah untuk Perkuat Swasembada Beras
Selain menyoroti integritas kabinet, Partai Masyumi juga menyerukan reformasi sistem politik dan pemilu. Partai itu menilai reformasi mutlak diperlukan untuk menghapus praktik politik uang yang dinilai mencekik demokrasi.
Menurut mereka, sistem permusyawaratan perwakilan perlu dihidupkan kembali sesuai jiwa Pancasila, khususnya sila keempat, dengan memperkuat peran partai politik, utusan golongan, akademisi, dan masyarakat adat dalam lembaga perwakilan.
“Ini adalah jalan tengah untuk menekan biaya politik yang mencekik dan memastikan representasi rakyat yang lebih berkualitas,” jelas partai tersebut.
Partai Masyumi juga menekankan pentingnya penerapan otonomi daerah yang berkeadilan. Menurut mereka, sentralisasi kekuasaan yang menekan daerah harus dihentikan dan diganti dengan desentralisasi yang bertanggung jawab, memberikan daerah wewenang luas untuk mengelola potensi lokal demi kemakmuran masyarakat.
Selain reformasi politik dan pemerintahan, partai tersebut menyoroti pendidikan politik anti-suap sebagai langkah strategis membangun imunitas rakyat terhadap praktik korupsi.
Partai Masyumi menegaskan pentingnya penguatan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas keagamaan yang menyatakan bahwa memberi dan menerima suap dalam pemilu (rishwah) adalah haram dan dosa besar. Pernyataan itu dimaksudkan untuk menjadi gerakan moral nasional guna memutus rantai politik uang.
Baca Juga : Kemendag Salurkan 100 Tenda Darurat untuk Pedagang Pasar Kuala Simpang Terdampak Banjir
“Tanpa integritas, keadilan hanyalah ilusi, dan tanpa keadilan, persatuan akan runtuh. Mari kita selamatkan Indonesia sebelum terlambat,” pungkas pernyataan Partai Masyumi.
Langkah ini menandai salah satu kritik politik terbesar partai tersebut terhadap pemerintahan Presiden Prabowo sejak Kabinet Merah Putih dibentuk, sekaligus menjadi panggilan moral untuk mengembalikan integritas politik di Tanah Air.
