Nusawarta.id, Jakarta – Rencana pemerintah untuk kembali menerapkan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) guna menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai sorotan tajam dari parlemen. Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan kualitas pendidikan dan hak belajar anak.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/3/2026), Lestari menegaskan bahwa kebijakan berbasis darurat energi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap dunia pendidikan. Ia mengingatkan pengalaman pahit saat pandemi COVID-19, ketika pembelajaran daring diterapkan secara masif tanpa kesiapan yang memadai.
“Penerapan PJJ di masa pandemi harus menjadi pelajaran. Ketika itu, guru tidak siap, orang tua terbebani, dan akhirnya kualitas belajar murid menurun. Jangan sampai kesalahan yang sama berulang,” tegasnya.
Menurut Lestari, fenomena learning loss atau penurunan kualitas pembelajaran menjadi bukti nyata bahwa penerapan sistem daring tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menilai, meskipun tujuan penghematan energi penting, sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban kebijakan yang belum matang.
Baca Juga : BGN Tegas Bantah Hoaks: Tak Ada Paksaan Siswa PJJ Ambil Makan Bergizi Gratis ke Sekolah
Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah penguatan infrastruktur digital. Sepanjang 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan perangkat seperti laptop, papan interaktif, hingga penyimpanan data eksternal ke ratusan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Namun demikian, Lestari menilai kesiapan perangkat keras saja tidak cukup. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga pengajar agar mampu mengoptimalkan teknologi yang tersedia.
“Kesiapan sarana pendukung harus diiringi dengan kemampuan guru dalam mengoperasikan dan mengelola perangkat tersebut. Jika tidak, fasilitas canggih tidak akan berdampak signifikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring menjadi bagian dari strategi nasional penghematan energi lintas sektor. Pemerintah, kata dia, berupaya menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dengan menjaga kualitas pendidikan.
Dalam skema tersebut, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap akan dilaksanakan secara tatap muka guna meminimalkan penurunan kualitas akademik siswa. Sementara itu, kegiatan teoritis berpotensi dialihkan ke sistem daring.
Meski demikian, Lestari menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sebelum kebijakan ini dijalankan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesiapan ekosistem secara menyeluruh.
Baca Juga : Bantuan PPSE dan Sekolah Rakyat Bantu Entin Bangkit dari Keterbatasan Ekonomi
“Keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa sangat penting untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing,” pungkasnya.
Polemik ini menunjukkan bahwa di tengah upaya efisiensi energi, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan masa depan pendidikan nasional.
