Nusawarta.id, Balangan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan bersama PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Selatan terus mempercepat upaya pemerataan akses energi listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Langkah tersebut ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi pematangan rencana pembangunan jaringan Listrik Desa (Lisdes) di 14 titik yang belum teraliri listrik. Kegiatan berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin (6/7/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dan PLN dalam memperluas cakupan layanan kelistrikan, khususnya bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses energi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengungkapkan masih terdapat 14 lokasi di wilayah Balangan yang belum mendapatkan layanan listrik. Namun, sebelum pembangunan direalisasikan, pemerintah daerah akan melakukan pendataan dan verifikasi lapangan untuk memastikan lokasi tersebut memenuhi berbagai persyaratan.
“Beberapa lokasi berada di kawasan hutan dan memiliki akses jalan yang belum memadai. Untuk itu, Pemkab Balangan akan mengupayakan penyelesaian status kawasan serta peningkatan akses jalan agar pembangunan jaringan listrik dapat dilaksanakan secara bertahap, terutama di Kecamatan Halong, Lampihong, dan Tebing Tinggi,” ujarnya.
Menurut Fakhriyanto, penyediaan jaringan listrik tidak hanya berkaitan dengan pemasangan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga membutuhkan dukungan sarana pendukung lainnya. Di antaranya peningkatan akses jalan serta jaringan internet agar keberadaan listrik mampu memberikan dampak maksimal terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat.
“Pembangunan listrik harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pendukung agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Manager UP2K Kalimantan Selatan, Winardi, menjelaskan bahwa program Listrik Desa merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dilaksanakan PLN dengan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ia mengatakan, setelah menerima usulan dari pemerintah daerah, pihaknya akan melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis, kebutuhan material, perhitungan anggaran, hingga tahapan pelaksanaan pembangunan.
“Setelah menerima usulan dari pemerintah daerah, kami akan melakukan survei untuk memetakan tantangan di lapangan sebelum menentukan kebutuhan material, anggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan agar masyarakat di wilayah terpencil segera memperoleh akses listrik,” ujar Winardi.
Dari 14 titik yang telah terdata, PLN menetapkan tiga lokasi sebagai prioritas awal untuk dilakukan survei dan berpeluang direalisasikan pembangunannya pada tahun 2026.
Baca Juga : Wabup Balangan Ajak Masyarakat Makmurkan Masjid Raudhatul Jannah
Ketiga lokasi tersebut yakni Dusun Sawang di Desa Mamigang, Dusun Rapit di Desa Marajai, serta Dusun Jungkal di Desa Kusambi Hulu.
Pemkab Balangan berharap sinergi bersama PLN dapat mempercepat terwujudnya pemerataan energi listrik hingga ke wilayah pelosok, sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati layanan dasar yang lebih baik dan mendukung peningkatan kesejahteraan.
