Nusawarta.id, Jakarta – Berulangnya kejadian blackout dan gangguan sistem kelistrikan di berbagai wilayah Indonesia dalam satu tahun terakhir menunjukkan adanya persoalan serius dalam aspek kepemimpinan, tata kelola operasional, dan pengambilan keputusan strategis di tubuh PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero).
Rangkaian gangguan kelistrikan mulai dari blackout Bali tahun 2025, gangguan listrik di Aceh, Jakarta, hingga sejumlah wilayah di Sumatera, ditambah insiden operasional dan ledakan di beberapa pembangkit seperti PLTU Labuan Angin dan PLTU Bengkayang Kalimantan Barat, dinilai tidak lagi dapat dianggap sebagai gangguan biasa semata.
Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi menyoroti alasan cuaca dan gangguan teknis tidak boleh terus-menerus dijadikan pembenaran utama tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kualitas kepemimpinan maupun manajemen di tubuh PLN.
Baca juga: Usai Gugat Rp 3,7 Triliun, PADHI Lanjut Lapor PLN dan PLN Indonesia Power ke KIP
Ridwan mengatakan bahwa fenomena blackout telah menimbulkan berbagai kerugian besar bagi masyarakat dan dunia usaha serta memperlihatkan adanya penurunan keandalan sistem kelistrikan nasional.
“Dalam setahun terakhir, Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri berkali-kali harus meminta maaf kepada rakyat akibat blackout dan gangguan listrik di berbagai daerah. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah hanya meminta maaf tanpa melakukan langkah evaluasi yang lebih tegas?” kata Ridwan pada media nusawarta.id, Kamis (28/05/2026).
Menurutnya, PLN merupakan perusahaan strategis negara yang mengelola kebutuhan vital masyarakat dan menopang aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, setiap gangguan sistem yang berulang harus dipandang sebagai alarm serius terhadap kualitas tata kelola perusahaan.
“PLN bukan perusahaan baru. Sangat ironis apabila gangguan sistem terus terjadi berulang dengan alasan yang hampir sama. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap keandalan sistem kelistrikan nasional akan semakin menurun,” bebernya.
Baca juga: Serikat Pekerja PLN Gugat Menteri ESDM, “Kebocoran” dalam BUMN
Daulat Energi menilai pemerintah sudah saatnya melakukan langkah berani dan terukur, termasuk mengevaluasi total jajaran direksi serta mengganti Direktur Utama PT PLN (Persero) dengan figur yang lebih profesional, berpengalaman, memiliki leadership kuat, serta memahami aspek operasi dan mitigasi risiko sistem kelistrikan nasional.
Pergantian kepemimpinan di tubuh PLN penting dilakukan untuk menghadirkan energi baru dalam pembenahan perusahaan, memperkuat budaya keselamatan kerja, meningkatkan disiplin operasi, mempercepat pengambilan keputusan strategis, dan memulihkan kepercayaan publik.
Selain itu, Daulat Energi juga turut mendorong pemerintah agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem operasi PLN, mengevaluasi aspek pemeliharaan pembangkit hingga distribusi, memperkuat sistem mitigasi dan respon darurat kelistrikan nasional, dan menempatkan figur-figur profesional dan kompeten di posisi strategis PLN berdasarkan kapasitas dan rekam jejak.
Sebagai perusahaan yang melayani kepentingan publik nasional, pemulihan nama baik melalui perbaikan kualitas layanan yang lebih berintegritas perlu menjadi fokus utama perusahaan plat merah ini.
“Listrik adalah jantung ekonomi nasional. PLN harus diselamatkan, dibenahi, dan dipimpin oleh figur yang benar-benar mampu menjaga Indonesia tetap menyala,” pungkas Ridwan. (red/dyt)
