Nusawarta.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan sedang mempertimbangkan gagasan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini muncul sebagai respons atas tingginya biaya politik yang ditimbulkan oleh sistem pemilu langsung di Indonesia.
Dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12), Prabowo menyoroti praktik demokrasi perwakilan yang diterapkan di sejumlah negara sebagai alternatif yang lebih efisien.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo.
Ia mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia yang menggunakan sistem politik yang relatif lebih murah.
Prabowo menekankan bahwa setelah proses pemilihan selesai, politik Indonesia seharusnya mengedepankan prinsip gotong royong.
“Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” tegasnya.
Senada dengan Prabowo, Bahlil Lahadalia juga menyuarakan dukungannya terhadap pilkada yang dilakukan oleh DPRD. Menurutnya, sistem ini lebih praktis dan dapat mengurangi kerumitan politik yang selama ini terjadi akibat pemilu langsung.
“Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil.
Bahlil menegaskan pentingnya Indonesia menemukan formula yang tepat untuk demokrasi yang efisien. Ia menilai sistem pemilu saat ini masih menghasilkan biaya politik yang tinggi dan rawan dominasi oleh pihak berkekayaan besar.
“Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali, harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” pungkasnya.
Baca Juga : Ada Aktivitas Pertambangan di Kawasan Hutan Rusak, ESDM Siapkan Evaluasi Besar-besaran
Usulan pilkada lewat DPRD ini diprediksi akan menimbulkan perdebatan luas di kalangan politikus, akademisi, dan masyarakat, mengingat sistem pemilihan kepala daerah langsung telah diterapkan sejak era reformasi dan dianggap sebagai bentuk demokrasi partisipatif.
