Tuntutan JPU Kasus Korupsi PLTA Musi Disorot, Pengamat Singgung Asas Concursus Idealis

  • Bagikan
Tuntutan JPU
Pengamat Hukum, Ridwan Hanafi soroti tuntutan JPU dugaan kasus korupsi PLTA Musi.

Nusawarta.id, Bengkulu – Proses pembuktian serta penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap sejumlah terdakwa dalam dugaan kasus korupsi Sistem Kontrol Utama (SKU) dan Automatic Voltage Regulator (AVR) PLTA Musi mendapat sorotan dari sejumlah pihak.

Dalam persidangan yang digelar pada 3 November 2026 lalu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, yang hadir sebagai saksi ahli, memberikan pandangannya mengenai pemecahan berkas perkara (splitting) serta potensi penyelesaian melalui jalur keperdataan. Menurutnya, perkara yang menjerat para terdakwa pada pokoknya berpijak pada satu perbuatan pidana yang melanggar dua ketentuan hukum sekaligus.

Meski menilai tidak ada larangan undang-undang terkait pemecahan berkas, Eva menyebut langkah tersebut berisiko melanggar asas ne bis in idem, yakni larangan seseorang diadili atau dihukum dua kali atas peristiwa hukum yang sama.

“Untuk itu saya tadi menyarankan kepada majelis, jika sudah diputus, kemudian menganggap salah ya nyatakan salah, tetapi untuk perkara satunya lagi tidak bisa dihukum,” kata Eva.

Baca juga: Sidang Korupsi PLTA Musi: Tindakan Korporasi Berdasarkan SOP Tidak Melanggar Hukum

Menyikapi keterangan sejumlah saksi dan ahli dalam persidangan sebelumnya, JPU pada 11 November 2026 membacakan surat tuntutan untuk sembilan terdakwa dalam dua perkara berbeda.

Pada perkara SKU, Nehemia Indrajaya selaku Direktur PT Truba Engineering Indonesia dituntut paling berat, yakni 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Sementara Daryanto selaku Vice President Control V PT PLN Indonesia Power dituntut 3 tahun penjara dengan denda serupa. Enam terdakwa lainnya, yakni Tulus Sadono, Hendra Gunawan T Wijaya, Jamot Jingles Sitanggang, Vicentius Fanny Janu Fidianto, Osmond Pratama Manurung, dan Saifur Rijal, dituntut dengan kisaran hukuman penjara dan denda antara 2 tahun serta denda Rp100 juta hingga Rp200 juta.

Baca Juga  Wamendagri Tinjau Irigasi di Lampung untuk Dukung Swasembada Pangan

Adapun dalam perkara AVR, Nehemia Indrajaya kembali dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Empat terdakwa lainnya—Erik Ratiawan, Daryanto, Jamot Jingles Sitanggang, dan Vicentius Fanny Janu Fidianto—masing-masing dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 80 hari kurungan.

Baca juga: Keterangan Ahli Belum Otomatis Buktikan Korupsi PLTA Musi

Setelah persidangan tersebut, JPU Syaiful Amri menjelaskan bahwa tuntutan disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menurutnya, Nehemia memiliki peran paling dominan dalam perkara ini.

“Sesuai fakta persidangan, terdakwa Nehemia memiliki peran krusial, di mana dia yang mengatur semua pengadaan itu sehingga terjadi penggelembungan harga atau markup. Menurut kami, hukumannya lebih berat dari terdakwa lain,” ujar Syaiful.

Menanggapi dinamika fakta persidangan tersebut, pengamat hukum Ridwan Hanafi menilai adanya penerapan penggabungan pelanggaran hukum atau concursus idealis oleh JPU dalam menjatuhkan tuntutan terhadap satu perbuatan yang sama dari terdakwa.

Ridwan merujuk pada Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur asas absorbsi atau penyerapan hukum. Menurutnya, seseorang seharusnya tidak dihukum secara berlipat ganda dengan pasal terpisah atas satu kejadian atau perbuatan yang sama. Terlebih, terdapat fakta mengenai iktikad baik dari pihak terdakwa berupa pengembalian kerugian negara secara penuh sebesar Rp13,41 miliar sebelum masa persidangan dimulai.

“Dalam kasus ini, beberapa terdakwa semestinya tidak boleh dihukum dengan kumulatif pasal hanya karena satu pelanggaran yang sama. Sebaiknya jaksa lebih jeli lagi memberikan tuntutan yang tepat bagi para terdakwa,” ujar Ridwan.

Baca juga: Pengamat Hukum: Pengadaan AVR PLTA Musi Tak Otomatis Mengandung Unsur Korupsi

Lebih lanjut, Ridwan menyoroti aspek pembuktian JPU dalam mengungkap unsur tindak pidana korupsi, khususnya terhadap para terdakwa yang berasal dari unsur korporasi plat merah (PLN). Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi dan terdakwa, ia berpandangan bahwa dalil perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sulit dibuktikan oleh JPU.

Baca Juga  Polri Siapkan Strategi Hadapi Macet Mudik, Kakorlantas Survei Jalur Trans Jawa

“Fakta sepanjang persidangan tidak menunjukkan adanya bukti aliran dana terutama pada para terdakwa dari pihak PLN. Maka tidak semestinya juga JPU memaksakan tuntutan dengan hukuman berlipat ganda seperti yang didalilkan,” pungkas Ridwan. (Dyt/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *