Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Tren ini menunjukkan perkembangan positif dalam keterlibatan perempuan di ranah politik dan kepemimpinan daerah.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen dari total peserta Pilkada 2024 maju sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (Cakada/Cawakada). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya mencapai 7,47 persen (124 perempuan), maupun Pilkada 2020 yang mencatat 11 persen (161 perempuan).
“Kita bicara soal jumlah calon, belum yang terpilih. Tapi jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, ada peningkatan signifikan. Mungkin juga karena 2024 ini pilkadanya serentak,” ujar Bima dalam Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan di Tahun Politik di Universitas Atma Jaya Jakarta, Senin (17/3/2025).
Lebih lanjut, Bima memaparkan bahwa dari total 309 kandidat perempuan, sebanyak 109 berhasil memenangkan kontestasi politik. Di antara mereka, terdapat 2 gubernur, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati. Beberapa di antaranya merupakan figur baru yang sukses menembus dominasi politik daerah.
Namun, meskipun terjadi peningkatan jumlah, Bima menyoroti berbagai tantangan yang masih menghambat perempuan dalam dunia politik. Salah satunya adalah keterbatasan ruang di internal partai politik bagi kader perempuan untuk berkembang dan maju sebagai kandidat. Ia menegaskan bahwa sistem kaderisasi partai memainkan peran krusial dalam membentuk dan mendorong keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik.
Selain itu, Bima juga menyoroti lemahnya jaringan politik perempuan yang dibangun pascareformasi. Menurutnya, kekuatan jaringan yang solid sangat diperlukan untuk memperkuat posisi kandidat perempuan di tengah persaingan politik yang kompetitif.
Namun, lebih dari sekadar jumlah, Bima menegaskan bahwa yang terpenting adalah kualitas keterwakilan perempuan dalam politik. Ia mendorong agar perempuan yang telah terpilih dapat berkontribusi secara substantif dengan membangun narasi kebijakan yang kuat, tidak hanya terbatas pada isu-isu perempuan, tetapi juga berbagai sektor strategis lainnya.
“Kalau kita lihat, cukup banyak perempuan yang mampu mengartikulasikan isu-isu strategis di luar sekadar isu perempuan. Ini yang harus diperkuat agar keterwakilan perempuan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Bima menambahkan bahwa forum diskusi seperti ini menjadi momen penting untuk mendorong peningkatan peran perempuan dalam politik, baik melalui edukasi maupun perbaikan regulasi. Kemendagri, lanjutnya, terbuka terhadap gagasan-gagasan konstruktif yang dapat meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan dalam pemerintahan.
“Kami percaya bahwa semakin inklusif proses ini, semakin baik pula kualitas demokrasi yang kita bangun,” pungkasnya. (San/Red)
