Nusawarta.id, Palu – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan jajaran pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut untuk melakukan percepatan dan sinergi dalam menyukseskan program strategis nasional, khususnya Swasembada Pangan. Dalam arahannya, Bima menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat sudah sangat kuat, namun keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan nyata dari pemerintah daerah.
“Dari pusat komitmennya sangat kuat, untuk memastikan Bulog bisa menyerap hasil panen petani. Tapi itu semua tidak akan berarti tanpa dukungan kepala daerah,” ujar Bima saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulteng Tahun 2026 di Kantor Bappeda Sulteng, Kota Palu, Senin (14/4/2025).
Ia menyampaikan, sejumlah kepala daerah masih belum memahami secara menyeluruh konsep dan urgensi program Swasembada Pangan. Karena itu, Bima mendorong para pemimpin daerah untuk terjun langsung ke lapangan, mengecek ketersediaan pupuk, serapan hasil panen petani, dan progres infrastruktur irigasi pertanian. Menurutnya, keberhasilan di sektor pangan juga perlu diiringi dengan kebijakan stabilisasi harga agar petani tetap sejahtera saat produksi meningkat.
Selain itu, Wamendagri turut menyoroti pentingnya partisipasi daerah dalam menyukseskan program prioritas nasional lainnya, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis. Ia menegaskan, MBG tidak hanya menyasar perbaikan gizi generasi muda, tetapi juga mendorong geliat ekonomi lokal, termasuk pelaku UMKM dan petani sebagai penyedia bahan pangan.
“Kita ingin pastikan ekosistem MBG berjalan lancar, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Bima.
Dalam forum tersebut, ia juga mengajak para kepala daerah untuk memahami visi besar Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Bima menilai, pemahaman ini penting agar setiap perencanaan pembangunan di daerah selaras dengan arah kebijakan nasional, terutama dalam rangka keluar dari ancaman jebakan pendapatan menengah dan menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Ia pun menyinggung pentingnya sistem ekonomi campuran yang memberi ruang bagi investasi, namun tetap melindungi ekonomi rakyat lewat kebijakan seperti Koperasi Desa Merah Putih. Ia berharap kepala daerah bisa menyelami arah kebijakan Presiden secara utuh sebelum menyusun perencanaan jangka menengah daerah.
Wamendagri turut mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Sulteng Anwar Hafid yang dinilainya mampu menciptakan suasana kerja yang akrab dan harmonis dengan jajaran. Menurutnya, hal ini menjadi modal penting untuk mempercepat sinergi dan sinkronisasi lintas daerah, sebagaimana ditekankan dalam forum Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang.
“Setiap gubernur diminta sering-sering berkumpul bersama wali kota dan bupati. Kuncinya ada pada sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Bima turut menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi Sulteng Tahun 2025 oleh Gubernur dan para bupati/wali kota se-Sulteng. Ia juga menyaksikan pemberian penghargaan kepada daerah-daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola, Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Moh. Arus Abdul Karim, Forkopimda, serta seluruh kepala daerah di wilayah Sulteng. (San/Red)
