Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan bahwa sembilan daerah siap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 16 dan 19 April 2025. Kabupaten Parigi Moutong dijadwalkan menjadi yang pertama melaksanakan PSU pada 16 April, disusul delapan daerah lain pada 19 April, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Pasaman, Tasikmalaya, Empat Lawang, Kutai Kartanegara, Gorontalo Utara, dan Bengkulu Selatan.
Ribka menyampaikan bahwa kesiapan pelaksanaan PSU di seluruh daerah tersebut telah mencapai 99 persen. Seluruh elemen terkait, mulai dari pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, hingga TNI dan Polri, disebut telah berkoordinasi secara intensif demi memastikan proses PSU berjalan lancar dan tertib.
“Atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri, saya mengucapkan terima kasih karena semua pemerintah daerah sudah siap melaksanakan PSU,” ujar Ribka dalam rapat koordinasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Ia menekankan pentingnya antisipasi terhadap berbagai potensi hambatan, seperti gangguan cuaca ekstrem. Untuk itu, seluruh daerah diminta menjalin koordinasi erat dengan BMKG dan BPBD sebagai bagian dari langkah mitigasi.
Lebih jauh, Ribka juga mengimbau seluruh peserta Pilkada agar bersikap dewasa dan lapang dada dalam menyikapi hasil PSU. Menurutnya, penyelesaian konflik secara terus-menerus justru berisiko menghambat roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah.
“Kita semua harus legowo menerima hasil dari proses demokrasi ini. Jika semua terus menggugat, kapan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal?” tegasnya.
Sebagai penutup, Ribka mengingatkan bahwa kualitas Pilkada sangat bergantung pada keseriusan seluruh pihak dalam menjalankan prosesnya. Ia berharap agar PSU kali ini menjadi momen pembelajaran untuk memperkuat demokrasi dan menghindari pengulangan serupa di masa depan.
“Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan Pemilu dengan baik, maka kita tidak perlu lagi terus mengulang proses ini. Ini soal komitmen kita terhadap kualitas demokrasi,” tutup Ribka. (Ki/Red)
