Nusawarta.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyerukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berbicara dalam Townhall Meeting Danantara di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025), Prabowo dengan tegas meminta seluruh direksi BUMN meninggalkan praktik-praktik usang yang tidak efisien dan tidak lagi relevan. Menurutnya, masih banyak kebiasaan bisnis buruk yang diwarisi sejak lama dan justru menghambat kinerja perusahaan negara.
Dalam sambutannya, Prabowo menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam mengelola BUMN. Ia meminta agar semua direksi dievaluasi tidak hanya dari sisi prestasi, tetapi juga dari watak dan akhlaknya. Ia menegaskan, apabila ditemukan direksi yang malas, melakukan penyimpangan, atau menyalahgunakan wewenang dan fasilitas, maka mereka harus segera diganti. Bagi Prabowo, tidak ada tempat bagi mereka yang tidak menunjukkan dedikasi penuh terhadap kepentingan negara.
Presiden menegaskan bahwa pergantian harus mempertimbangkan profesionalisme, bukan berdasarkan suku, agama, ras, ataupun latar belakang politik. Ia meminta agar kesempatan diberikan kepada siapa pun yang memiliki kompetensi, baik yang berasal dari internal BUMN maupun dari kalangan profesional luar. Talenta-talenta terbaik, kata Prabowo, harus mendapatkan ruang untuk membawa BUMN menuju kinerja yang lebih baik, tanpa diskriminasi dan tanpa kepentingan politik.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo sempat meminta para wartawan meninggalkan ruangan sebelum ia memberikan pengarahan internal. Alasannya, ia akan menyampaikan banyak teguran keras kepada para direksi BUMN yang menurutnya tidak layak dipertontonkan ke publik. Ia menilai teguran tersebut perlu dilakukan secara tertutup demi menjaga kehormatan pihak-pihak terkait.
Kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Prabowo juga memberikan mandat besar untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja para direksi BUMN secara berkala. Ia menekankan, bila ada direksi yang gagal memenuhi target kinerja, manajemen Danantara harus berani mengambil tindakan tegas, termasuk memberhentikan mereka dan menunjuk pengganti yang lebih kompeten.
Sejak 21 Maret 2025, sebanyak 844 BUMN telah resmi bergabung dalam naungan Danantara. Dengan pengelolaan aset yang ditargetkan mencapai US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun, Danantara dipersiapkan menjadi tulang punggung baru dalam memperkuat perekonomian nasional. CEO Danantara, Rosan Roeslani, dalam acara tersebut menyatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan bentuk nyata dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam ekonomi nasional, tanpa mengabaikan mekanisme pasar.
Rosan juga mengungkapkan bahwa Danantara baru saja berhasil mengantongi investasi sebesar US$4 miliar atau sekitar Rp67 triliun dari Qatar melalui kerja sama dengan Qatar Investment Authority (QIA). Kesepakatan investasi ini, menurut Rosan, menjadi langkah awal penting dalam membangun kepercayaan internasional terhadap masa depan pengelolaan aset negara melalui Danantara.
Dengan penegasan arah baru dari Presiden Prabowo dan dukungan investasi yang mulai mengalir, reformasi besar-besaran di tubuh BUMN tampaknya sudah tidak dapat dibendung lagi. Semua pihak kini dihadapkan pada tuntutan untuk bergerak lebih cepat, lebih bersih, dan lebih profesional demi membawa BUMN benar-benar menjadi lokomotif kemajuan ekonomi Indonesia. (Ki/Red)
