Nusawarta.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras terhadap kondisi perekonomian nasional saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
Dalam pidatonya, Hasto menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.800 per dolar AS. Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan struktural dalam perekonomian nasional serta menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.
“Utang dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang. Ditambah pelemahan rupiah pada akhir-akhir ini, menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait kepercayaan,” ujar Hasto.
Selain kurs rupiah, Hasto juga menyinggung defisit transaksi berjalan pada kuartal I 2026 dan kondisi keseimbangan primer APBN yang disebut berada di zona merah. Ia menilai membengkaknya utang pemerintah menunjukkan kemampuan fiskal negara mulai tertekan.
Baca Juga : Kemenpar–BPJPH Percepat Sertifikasi Halal di 1.500 Desa Wisata, Lebih dari 31 Ribu Sertifikat Terbit
Hasto mengatakan, gagasan rekonsolidasi fiskal yang selama ini diusung PDIP melalui konsep “Fiscal Resilience” atau ketahanan fiskal, belum tercermin sepenuhnya dalam kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, belanja negara masih didominasi program-program populis yang berorientasi pada kepentingan elektoral menuju Pemilu 2029.
Ia juga menyoroti berbagai persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kemiskinan, sulitnya memperoleh pekerjaan, hingga meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan,” kata Hasto.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan. Ia juga meminta aparat penegak hukum menjalankan arahan Presiden Prabowo agar tidak terjadi pembungkaman terhadap kelompok kritis.
Baca Juga : Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi Harus Adil dan Sesuai Nilai Pancasila
“Agar tidak ada lagi pembungkaman terhadap kelompok-kelompok kritis. Itu adalah perwujudan dari demokrasi kita,” ujarnya.
