Nusawarta.id, Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kementerian Pariwisata) memperkuat kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam upaya mempercepat sertifikasi halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga akhir Mei 2026, program sinergi tersebut telah menghasilkan puluhan ribu sertifikat halal untuk mendukung peningkatan kualitas pariwisata nasional.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa kolaborasi ini telah menerbitkan 31.548 sertifikat halal yang tersebar di 1.116 desa wisata di 34 provinsi.
“Kolaborasi ini telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia,” ujar Widiyanti saat meninjau penyerahan sertifikasi halal di Desa Wisata Jatimulyo, Minggu (31/5/2026).
Baca Juga : DPR: UU Haji dan Umrah Harus Perkuat Perlindungan Jemaah dan Cegah Kasus Gagal Berangkat
Dalam kunjungan kerja bersama Kepala BPJPH Haikal Hasan tersebut, ia menegaskan bahwa program akselerasi sertifikasi halal merupakan langkah konkret untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, inklusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.
Program sinergi Kemenpar dan BPJPH ini telah dimulai sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata. Melihat dampak positif yang dihasilkan, program kemudian diperluas secara signifikan sejak akhir 2025 hingga menjangkau 1.500 desa wisata di berbagai daerah.
Khusus di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, tercatat 123 pelaku usaha dengan total 139 produk UMKM telah mengantongi sertifikasi halal per 30 Mei 2026.
Widiyanti menegaskan, sertifikasi halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
Kemenpar juga menyampaikan apresiasi kepada BPJPH, pemerintah daerah, pengelola desa wisata, serta para pelaku UMKM yang dinilai berperan aktif dalam menyukseskan program tersebut.
“Ke depan, sinergi lintas sektor ini akan terus diperkuat agar desa-desa wisata di Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Baca Juga : Nama Dirjen Bea Cukai Terseret Dakwaan Suap, KPK Disorot Tak Segera Bertindak
Sementara itu, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyampaikan apresiasi atas sertifikasi halal yang diberikan kepada UMKM di wilayahnya. Menurut dia, sertifikasi tersebut meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap produk kuliner lokal.
“Ini akan menumbuhkan kepercayaan dan mendorong keberlanjutan kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi wisata di Kulon Progo dan DIY,” kata dia.
