Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa realisasi penerimaan pajak tahun berjalan diproyeksikan tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal itu disampaikan Purbaya merespons tren perlambatan penerimaan negara menjelang akhir tahun buku.
“Kira-kira, kalau target yang penuh mungkin enggak akan tercapai seperti di APBN,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan penerimaan serta menyiapkan langkah antisipatif agar ruang fiskal tetap terjaga.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga akhir Oktober 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.459,03 triliun, atau 70,2 persen dari outlook yang dipatok sebesar Rp2.076,9 triliun. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, ketika penerimaan pajak menembus Rp1.517,54 triliun. Perlambatan ini menandai tekanan pada kinerja perpajakan, yang turut dipengaruhi dinamika ekonomi global maupun domestik.
Baca Juga : IHSG Tembus 8.602 pada Penutupan Perdagangan, Menkeu Purbaya: “To the Moon!”
Meski target penerimaan berpotensi meleset, pemerintah memastikan bahwa kondisi APBN tetap dalam batas aman. Purbaya menjelaskan bahwa pelebaran defisit anggaran masih berada jauh di bawah batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagaimana diamanatkan undang-undang.
“Tapi sekian persen di bawah (batas 3 persen) masih tercapai, sehingga anggaran kita aman,” tegasnya.
Dalam konferensi pers “APBN Kita” pada 20 November 2025, Purbaya sebelumnya melaporkan bahwa defisit APBN per Oktober 2025 sebesar Rp479,7 triliun atau 2,2 persen dari PDB. Angka tersebut meningkat dari posisi September 2025 yang sebesar 1,56 persen, namun tetap berada di level yang dinilai sehat bagi stabilitas fiskal.
Pemerintah juga menyatakan bahwa meski terjadi tren kenaikan defisit, proyeksi hingga akhir tahun masih berada di kisaran 2,78 persen, lebih rendah dari batas yuridis yang diperbolehkan. Dengan perkembangan tersebut, pemerintah menilai ruang fiskal untuk menjaga pemulihan ekonomi dan mendukung program prioritas nasional tetap terjaga.
Hingga tutup tahun anggaran, Kementerian Keuangan menyampaikan akan terus mengoptimalkan upaya penagihan pajak, memperkuat pengawasan, serta menjaga disiplin belanja negara agar keseimbangan APBN tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi yang masih berlanjut.
