KPK Ungkap Modus Dugaan Suap Wali Kota Madiun

  • Bagikan
Maidi, Wali Kota Madiun yang terjaring OTT KPK. (Foto: Instagram @pakmaidi/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun, Maidi. Pejabat tersebut diduga menerima suap dari pihak swasta terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, termasuk pengurusan izin usaha.

“Penerimaan-penerimaan oleh kepala daerah atau Wali Kota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan Kota Madiun,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).

Budi menjelaskan, sejumlah penerimaan suap tersebut diduga sengaja disamarkan melalui skema program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), sehingga tidak mudah terdeteksi oleh aparat pengawas.

“Ada yang juga kemudian dikamuflase menggunakan modus-modus CSR,” tambahnya.

Baca Juga : KPK Perpanjang Pencegahan ke Luar Negeri Mantan Sekjen MPR Tersangka Gratifikasi

Meski demikian, Budi belum memastikan status hukum Wali Kota Maidi, apakah telah ditetapkan sebagai tersangka atau masih berstatus saksi. Kepastian mengenai hal ini akan diumumkan lebih lengkap pada konferensi pers sore hari ini.

“Nanti konstruksi lengkapnya seperti apa, kami akan sampaikan dalam konferensi pers sore ini, termasuk juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka,” kata Budi.

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, sebanyak 15 orang diamankan. Dari jumlah tersebut, sembilan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Rinciannya meliputi Wali Kota, dua Aparatur Sipil Negara (ASN), serta enam pihak swasta.

Selain itu, penyidik KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan praktik suap tersebut.

Baca Juga : KPK Ungkap Skema ‘All In’ dalam Dugaan Suap Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak PT WP Rp75 Miliar di Tekan Jadi Rp15 Miliar

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia, sekaligus menegaskan perhatian KPK terhadap penyalahgunaan wewenang dalam proyek pemerintah dan perizinan usaha. Masyarakat kini menantikan hasil lengkap pemeriksaan KPK, termasuk pihak-pihak yang kemungkinan akan dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Baca Juga  Pj Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT KPK, Kasus Apa?
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *