Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan akan mengembangkan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat menjadi fasilitas kesehatan berstandar internasional yang fokus pada penanganan kanker dan penyakit jantung. Langkah ini ditegaskan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, sebagai bagian dari realisasi janjinya saat maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.
“Dari Pak Ahok, Rumah Sakit Sumber Waras Alhamdulillah sudah selesai. Segera kita mulai bangun rumah sakit internasional untuk kanker dan jantung,” ujar Pramono di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, pengembangan RS Sumber Waras menjadi rumah sakit khusus kanker dan jantung bertaraf internasional sekaligus menjadi upaya melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Pramono menilai, infrastruktur dasar rumah sakit tersebut telah tersedia, sehingga penguatan layanan spesialis dapat segera dilakukan.
Pemprov DKI Jakarta juga telah mengusulkan agar proyek pembangunan RS Sumber Waras ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan tersebut telah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pramono menyatakan, dukungan atas rencana tersebut juga telah datang dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Kami sudah ajukan agar ini menjadi PSN. Dukungan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perekonomian juga sudah ada. Kami berharap segera diputuskan,” katanya.
Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan menunggu terlalu lama. Apabila penetapan sebagai PSN belum diputuskan pemerintah pusat, pembangunan dan pengembangan rumah sakit tetap akan berjalan dengan skema yang disiapkan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Pramono memastikan bahwa persoalan hukum yang sempat membayangi pembelian lahan RS Sumber Waras telah tuntas. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit tersebut mencuat pada 2015, saat laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemprov DKI 2014 diserahkan.
Namun dalam perkembangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak menemukan unsur melawan hukum dalam proses pembelian lahan tersebut. Dengan rampungnya persoalan hukum, Pemprov DKI Jakarta kini memiliki kepastian untuk melangkah lebih jauh dalam pengembangan fasilitas kesehatan tersebut.
Baca Juga : Pramono Anung Berlakukan PJJ dan WFH Bersyarat hingga 28 Januari 2026
Pengembangan RS Sumber Waras diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan rujukan di ibu kota, sekaligus menekan angka warga yang berobat ke luar negeri untuk penanganan kanker dan jantung. Pemprov DKI menargetkan fasilitas ini nantinya tidak hanya melayani warga Jakarta, tetapi juga pasien dari berbagai daerah di Indonesia dengan standar pelayanan medis kelas dunia.
