Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan anggaran pendidikan pada 2026 mengalami peningkatan dan tidak mengalami pengurangan, termasuk akibat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, pemerintah justru menambah alokasi anggaran guna mendukung percepatan pembangunan sektor pendidikan nasional.
“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya Kemendikdasmen mengajukan ABT (Anggaran Biaya Tambahan),” ujar Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/2/2026).
Mu’ti menjelaskan, ABT merupakan alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang bersifat mendesak untuk menjamin kelangsungan berbagai program prioritas. Pada 2025, Kemendikdasmen memperoleh anggaran sebesar Rp 16,9 triliun untuk revitalisasi 16.176 satuan pendidikan. Hingga saat ini, realisasi pembangunan telah mencapai 93 persen.
Sementara pada 2026, anggaran revitalisasi yang telah tercantum dalam APBN mencapai lebih dari Rp 14 triliun dan akan dialokasikan untuk lebih dari 11.000 satuan pendidikan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga berencana menambah anggaran revitalisasi untuk 60.000 satuan pendidikan. Dengan demikian, total revitalisasi yang diusulkan mencapai lebih dari 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Baca Juga : Wamensos: Tragedi Siswa SD di Ngada Jadi Alarm Pentingnya Akses Pendidikan Berkeadilan
“Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan, tahun ini kita akan ada revitalisasi untuk 71 ribu sekian satuan pendidikan,” jelas Mu’ti.
Selain revitalisasi, program digitalisasi pendidikan juga terus berlanjut. Pada 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan Interaktif Flat Panel (IFP) atau Panel Interaktif Digital (PID) ke 288.860 satuan pendidikan. Perangkat ini digunakan untuk mendukung pembelajaran interaktif yang terintegrasi dengan Learning Management System (LMS) serta sumber belajar digital. Pada 2026, distribusi IFP ditargetkan menjangkau lebih dari 325 ribu satuan pendidikan.
Di bidang kesejahteraan peserta didik, Mu’ti menegaskan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) tetap terjaga. Bahkan, pemerintah menambah alokasi PIP untuk murid taman kanak-kanak (TK) sebesar Rp 450 ribu per tahun bagi 888 ribu murid di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran signifikan untuk peningkatan kapasitas guru, termasuk beasiswa bagi 150.000 guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1 dengan nilai Rp 3 juta per semester. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembayaran tunjangan guru, termasuk guru PPPK.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya kepastian anggaran pendidikan. Menjawab hal tersebut, Mu’ti memastikan anggaran pendidikan meningkat dan mencerminkan perhatian besar Presiden terhadap pembangunan sumber daya manusia.
Baca Juga : DPR Apresiasi Strategi “Dua Kaki” Pemerintah dalam Reformasi Pendidikan Nasional
Mu’ti menambahkan, sebanyak 43 juta penerima manfaat MBG merupakan murid sekolah. Program ini dinilai mampu meningkatkan semangat belajar sekaligus memperkuat karakter siswa melalui asupan gizi yang sehat dan seimbang.
“Tidak ada pengurangan dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah berkomitmen penuh memastikan akses, mutu, dan kesejahteraan di sektor pendidikan terus meningkat,” tegas Mu’ti.
