Nusawarta.id, Sumenep — Polemik kelayakan operasional KMP Dharma Bahari Sumekar III kembali mencuat. Forum Pemuda Kangean (FPK) menilai kapal penyeberangan milik Pemerintah Kabupaten Sumenep itu sudah tidak layak dijadikan armada utama untuk melayani rute Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Kangean dan Sapeken.
Koordinator Presidium FPK, Abdul Latif Santoso, menegaskan bahwa keluhan masyarakat terhadap kapal tersebut bukan lagi persoalan sepele. Ia menyebut, gangguan teknis yang kerap terjadi serta keterbatasan kapasitas dinilai berisiko terhadap keselamatan dan kenyamanan penumpang.
“Bukan hanya soal keterlambatan, tapi ini menyangkut keselamatan warga. KMP DBS III sudah tidak layak melayani kebutuhan masyarakat Kangean dan Sapeken. Kapal ini sering mengalami kendala, baik dari sisi teknis maupun kapasitas,” ujar Abdul Latif, Senin (17/2).
Baca Juga : Menko Yusril Tegaskan Rehabilitasi Tiga Mantan Direksi ASDP Sesuai Aturan
Menurutnya, transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Hampir seluruh aktivitas vital—mulai dari distribusi logistik, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perputaran ekonomi—bergantung pada kelancaran penyeberangan laut.
“Ketika armada yang dioperasikan tidak prima, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ini bukan sekadar soal pelayanan, tapi soal hak warga kepulauan atas transportasi yang aman dan layak,” tegasnya.
Menjelang arus mudik Idul Fitri, FPK mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta adanya penambahan armada penyeberangan melalui keterlibatan PT ASDP Indonesia Ferry guna mengantisipasi lonjakan penumpang.
FPK menilai, kehadiran kapal milik ASDP yang lebih representatif dan berstandar nasional menjadi solusi mendesak demi menjamin keselamatan pelayaran serta meminimalkan potensi penumpukan penumpang di Pelabuhan Kalianget.
“Jelang arus mudik Lebaran, penambahan kapal dari ASDP adalah kebutuhan mendesak, bukan lagi opsi. Pemerintah daerah harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar masyarakat kepulauan tidak terus menjadi korban keterbatasan armada,” kata Abdul Latif.
FPK juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kondisi teknis KMP Dharma Bahari Sumekar III. Mereka berharap pemerintah daerah tidak menunda langkah perbaikan demi memastikan keberlanjutan dan keamanan transportasi laut di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep.
