Nusawarta.id, Tanah Bumbu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Komisi II mendesak pemerintah daerah untuk segera menutup operasional Pasar Raya Bumi Pangeran Pagatan. Desakan tersebut muncul menyusul kondisi bangunan pasar yang dinilai sudah tidak layak pakai dan berpotensi membahayakan keselamatan pedagang maupun pengunjung.
Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin, menegaskan bahwa relokasi pedagang ke lokasi baru di Jalan Anang Panangahan, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, harus segera direalisasikan. Menurutnya, langkah cepat sangat diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas jual beli menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.
“Kami merekomendasikan agar pedagang segera pindah ke pasar relokasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ujar Andi Erwin dalam rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (3/3/2026).
Ia menilai, kondisi fisik pasar raya bumi semakin mengkhawatirkan. Selain faktor usia bangunan, sejumlah bagian infrastruktur disebut mengalami kerusakan yang dapat membahayakan keselamatan publik. Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah tidak menunda langkah penutupan demi mencegah potensi insiden.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya telah menyiapkan infrastruktur relokasi secara bertahap. Pada tahun 2025, anggaran sebesar Rp1,2 miliar dialokasikan untuk pembangunan puluhan kios sementara berbahan kayu di lokasi baru. Kendati demikian, proses pemindahan pedagang masih terkendala belum rampungnya sejumlah fasilitas penunjang.
Memasuki tahun anggaran 2026, pemerintah kembali mengalokasikan dana untuk pembangunan fasilitas sanitasi (WC), pengurukan lahan, serta instalasi jaringan listrik. Namun hingga awal Maret, anggaran tersebut dilaporkan belum cair sehingga pasar relokasi belum dapat difungsikan secara maksimal.
Menanggapi hal itu, Andi Erwin meminta pemerintah daerah segera mempercepat pencairan anggaran agar seluruh fasilitas dasar dapat diselesaikan. Ia menekankan bahwa ketersediaan sarana pendukung menjadi faktor kunci untuk memastikan pedagang bersedia pindah secara sukarela.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah agar segera menginstruksikan para pedagang untuk pindah. Jika fasilitas sudah siap, maka proses relokasi harus segera dilakukan demi keamanan bersama,” tegasnya.
Saat ini, pembangunan kios di lokasi relokasi disebut telah memasuki tahap akhir. Namun, operasional penuh pasar baru masih menunggu penyelesaian instalasi listrik dan fasilitas pendukung lainnya agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman, terutama menghadapi peningkatan transaksi menjelang Idulfitri 2026.
