Nusawarta.id, Palangkaraya – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya pada Kamis (12/3/2026). Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari tata kelola serta optimalisasi sistem drainase di kawasan permukiman guna meningkatkan kualitas penataan lingkungan di daerah.
Rombongan legislatif dari Tanah Bumbu ini ingin menggali berbagai strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola sistem drainase, terutama agar selaras dengan perkembangan kawasan perumahan yang terus bertumbuh.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD untuk memperkaya referensi dalam pengelolaan tata air di kawasan permukiman. Ia menilai wilayah di Pulau Kalimantan memiliki tantangan yang relatif serupa dalam pembangunan infrastruktur, khususnya terkait kondisi geografis dan topografi lahan.
Baca Juga : Komisi III DPRD Tanah Bumbu Pelajari Strategi Penanganan Konflik Buruh di Banjar
“Kedatangan kami dari Kabupaten Tanah Bumbu membawa misi belajar. Sebagaimana kita pahami bersama, tantangan pembangunan di wilayah Kalimantan memiliki karakteristik yang hampir serupa, terutama terkait kondisi topografi lahan yang memerlukan manajemen air atau water management yang ekstra hati-hati,” ujarnya.
Menurut Wayan, Palangka Raya dinilai mampu mengelola pertumbuhan kawasan hunian dengan baik melalui penyediaan infrastruktur sanitasi dan sistem drainase yang terintegrasi. Hal tersebut menjadi salah satu alasan utama pihaknya memilih kota tersebut sebagai lokasi studi.
“Kami melihat Kota Palangka Raya memiliki progres yang sangat baik dalam menyelaraskan pertumbuhan hunian dengan penyediaan infrastruktur sanitasi dan drainase yang terintegrasi,” tambahnya.
Dalam pertemuan bersama jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Palangka Raya, rombongan DPRD Tanah Bumbu mendalami sejumlah aspek penting terkait pengelolaan drainase di kawasan permukiman. Salah satu yang dibahas adalah integrasi masterplan pembangunan perumahan dengan sistem drainase primer dan sekunder guna mencegah munculnya titik-titik banjir baru.
Selain itu, rombongan juga menggali informasi terkait regulasi serta mekanisme perizinan pembangunan perumahan. Pembahasan menyoroti peran pemerintah daerah dalam memastikan para pengembang mematuhi standar teknis sistem drainase sebelum izin lingkungan diterbitkan.
Aspek pemeliharaan drainase juga menjadi fokus diskusi. Permasalahan sedimen dan sampah yang kerap menghambat aliran air di kawasan padat penduduk dinilai perlu diantisipasi melalui sistem pemeliharaan berkala serta pengawasan yang konsisten.
Wayan berharap hasil dari kunjungan kerja tersebut dapat menjadi bahan referensi bagi DPRD Tanah Bumbu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, khususnya dalam perencanaan pembangunan permukiman yang berkelanjutan.
Baca Juga : Belajar Tata Kelola Anggaran, Banggar DPRD Tanah Bumbu Studi Banding ke Balikpapan
“Kami berharap hasil dari diskusi dan kunjungan ini dapat menjadi referensi berharga bagi kami di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, demi mewujudkan permukiman yang sehat, layak huni, dan bebas banjir bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh jajaran Dinas Perkimtan Kota Palangka Raya yang diwakili oleh Kepala Bidang Perumahan dalam pertemuan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Dinas Perkimtan beserta seluruh jajaran yang telah bersedia berbagi ilmu. Semoga kerja sama dan silaturahmi antar daerah ini membawa keberkahan bagi kemajuan daerah kita masing-masing,” pungkasnya.
