Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran sebesar Rp4,68 triliun untuk Kementerian Kehutanan pada Tahun Anggaran 2027. Tambahan dana tersebut diperlukan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan strategis, termasuk penguatan polisi kehutanan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Permintaan itu disampaikan Raja Juli dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026) malam.
Raja Juli menjelaskan, Kementerian Kehutanan sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,238 triliun. Namun, dalam pagu indikatif 2027, kementeriannya baru memperoleh persetujuan tambahan sebesar Rp1,5 triliun.
“Kementerian Kehutanan telah mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp6,238 triliun yang akan digunakan untuk penguatan kelembagaan hutan di daerah, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penuntasan kemiskinan ekstrem dan pemulihan bencana, penguatan tata kelola kawasan hutan,” ujar Raja Juli di hadapan anggota Komisi IV DPR RI.
Menurutnya, tambahan anggaran yang telah disetujui masih belum mencukupi kebutuhan kementerian. Dari total usulan, masih terdapat kekurangan Rp4,68 triliun atau sekitar 75,15 persen.
“Namun pagu anggaran 2027 Kementerian Kehutanan mendapatkan tambahan anggaran hanya Rp1,5 triliun. Masih ada sebesar Rp4,68 triliun atau 75,15 persen dari usulan kementerian,” katanya.
Salah satu kebutuhan terbesar dalam usulan tersebut adalah penguatan armada penanganan karhutla. Kementerian Kehutanan membutuhkan sekitar Rp1,54 triliun untuk menyewa enam unit helikopter dan enam unit pesawat water bomber.
Armada tersebut akan digunakan dengan masa sewa yang bervariasi, mulai dari satu tahun, delapan bulan, hingga empat bulan selama periode siaga karhutla.
“Kebutuhan anggaran sewa enam unit helikopter dan enam unit pesawat water bomber selama satu tahun, delapan bulan, dan empat bulan karhutla sebanyak Rp1,54 triliun,” tegas Raja Juli.
Selain penanganan karhutla, tambahan anggaran juga akan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pengendalian kebakaran, menambah personel polisi kehutanan, serta melakukan pemulihan kawasan hutan yang mengalami kerusakan.
Baca Juga : HNW Apresiasi Putusan MK soal Parameter Bencana Nasional
Raja Juli menilai investasi anggaran di sektor kehutanan akan memberikan dampak terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Untuk itu, diperlukan penguatan tata kelola kehutanan termasuk di antaranya adalah perlunya penguatan personel dan infrastruktur pengendalian kebakaran hutan, penambahan polisi kehutanan, pemulihan kawasan hutan,” pungkasnya.
