Nusawarta.id, Jakarta – Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU periode 2026-2031 mendapat perhatian Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menilai pergantian kepemimpinan di organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tersebut memiliki arti strategis bagi perjalanan bangsa.
Menurut Sarmuji, NU memiliki posisi penting sebagai salah satu pilar kebangsaan yang berperan dalam menjaga keharmonisan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Siapa pun yang memimpin PBNU otomatis mengemban tanggung jawab menjaga wajah Islam Indonesia yang toleran dan moderat, sekaligus menjadi mitra strategis negara dalam merawat NKRI,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Baca Juga : DPR RI Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI Periode 2026-2030
Kepemimpinan baru PBNU ditetapkan melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Sembilan kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) sebelumnya menggelar musyawarah tertutup pada Senin pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit, mulai pukul 06.20 hingga 07.00 WIB, menghasilkan kesepakatan menunjuk Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU.
Keputusan tersebut kemudian dibacakan anggota AHWA KH Anwar Iskandar dalam sidang pleno Muktamar ke-35 NU. Dalam keputusan itu, KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU untuk masa khidmat 2026-2031.
Sarmuji berharap duet Gus Kikin dan Kiai Miftachul Akhyar mampu membawa PBNU memberikan kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia menilai peran NU tidak cukup hanya berada dalam ranah moral dan keagamaan, tetapi juga perlu menyentuh persoalan kesejahteraan masyarakat, termasuk penguatan ekonomi umat.
Baca Juga : KPK Buka Peluang Periksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam Kasus Dugaan Korupsi
Salah satu sektor yang dinilai potensial adalah pengembangan ekonomi pesantren. Menurut Sarmuji, ribuan pesantren NU yang tersebar di berbagai daerah merupakan modal sosial besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.
“Kami berharap kepengurusan baru PBNU dapat semakin mendorong kemandirian ekonomi pesantren dan umat, sehingga NU tidak hanya menjadi kekuatan moral-keagamaan, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput,” kata Sarmuji.
Respon (1)