Nusawarta.id, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik terkait wacana penggunaan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) dalam persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Puan menyebut masukan tersebut disampaikan sejumlah fraksi selama masa reses DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR akan memproses berbagai pandangan yang telah diterima.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut,” kata Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Baca Juga : Tito Karnavian Bantah Dicekal ke Luar Negeri Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
Menurut Puan, setelah masa sidang DPR kembali dibuka, pimpinan akan terus menyerap aspirasi dan masukan dari fraksi-fraksi, termasuk mengenai pilihan mekanisme serta tata cara yang dapat ditempuh terkait penggunaan hak tersebut.
Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyampaikan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik ijazah Gibran tengah dipertimbangkan dan difinalisasi.
Khozin menilai persoalan ijazah Wakil Presiden tersebut menjadi ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Dengan mempertimbangkan kondisi konstitusional yang ada, ia memandang penggunaan HMP sebagai salah satu opsi yang ideal.
Pandangan serupa disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira. Ia menilai mekanisme HMP merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien untuk menyikapi persoalan ijazah Gibran.
Baca Juga : Kaesang Terima Pengunduran Diri Raja Juli, Giring dan Isyana dari PSI
Meski demikian, Andreas menegaskan PDIP belum berencana mengajukan HMP dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar Selasa ini.
Wacana tersebut kini menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian di parlemen, seiring munculnya beragam pandangan fraksi mengenai mekanisme konstitusional yang dapat digunakan untuk merespons persoalan tersebut.
