Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPR RI untuk menyelidiki persoalan yang berkembang di masyarakat agar menjadi jelas dan terang.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menanggapi wacana penggunaan hak angket DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Yusril mengatakan pemerintah tidak akan mencampuri proses tersebut karena hak angket merupakan kewenangan lembaga legislatif yang terpisah dari pemerintah.
“Pemerintah tentu tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini adalah kewenangan dari lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat yang terlepas dari pemerintah,” ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, pelaksanaan hak angket dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada lembaga atau instansi terkait berdasarkan hasil penyelidikan panitia angket.
Selain itu, proses tersebut juga dapat berujung pada pernyataan pendapat DPR terhadap persoalan yang menjadi objek penyelidikan.
Karena itu, Yusril menyatakan pemerintah akan mencermati perkembangan apabila DPR benar-benar membentuk panitia angket.
Baca Juga : DPR Soroti Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Puan Masukkan dalam Agenda Pengawasan
“Ya sekiranya kalau memang panitia angket memang terbentuk, kami akan mengamati,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya masih menunggu dimulainya masa persidangan sebelum memberikan tanggapan lebih jauh mengenai wacana hak angket tersebut.
“Kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita memasuki masa sidang,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Dasco menjelaskan, DPR RI saat itu masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026. Dalam periode tersebut, kegiatan anggota dewan difokuskan pada penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Menurutnya, berdasarkan tata tertib DPR, anggota dewan berkewajiban melaksanakan kegiatan di daerah pemilihan selama masa reses.
Ia juga menyebut sebagian anggota DPR telah menyelesaikan kegiatan di daerah pemilihan, sementara lainnya masih menjalankan agenda tersebut.
Baca Juga : Puan Maharani Terima Masukan Fraksi soal Hak Menyampaikan Pendapat Terkait Ijazah Gibran
Kondisi itu membuat aspirasi yang masuk melalui alat kelengkapan dewan (AKD) belum sepenuhnya mencerminkan representasi pandangan seluruh anggota DPR.
Selain itu, Dasco mengatakan DPR belum melihat salinan lengkap putusan Mahkamah Agung terkait persoalan ijazah Gibran yang turut dikaitkan dengan wacana pemakzulan.
Dengan dimulainya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, pembahasan mengenai wacana penggunaan hak angket tersebut berpeluang kembali menjadi perhatian di lingkungan parlemen.
