Nusawarta.id – Kalsel. Pasca ditetapkannya H. Muhidin dan H. Hasnuryadi Sulaiman sebagai pemenang di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalsel tahun 2024 pada 7 Desember 2024 lalu, Ketua Umum Badan Koordonasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalsel, Abdi Aswadi, meminta proses seleksi calon pengampu jabatan dalam Struktural Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dilantik Gubernur terpilih harus transparan.
“Pergantian pucuk pimpinan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel ini sudah semestinya menjadi momentum untuk menghadirkan perubahan nyata di banua,” kata Ketua Umum Badko HMI Kalsel, Abdi Aswadi dalam keterangan persnya, Kamis malam (2/1/2025).
Menurut pandangannya, dalam upaya membangun daerah kita yang telah melalui proses panjang pasang surut pembangunan ini, masih banyak problematika yang harus segera dientaskan oleh Kepala Daerah baru.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur, akses kesehatan dan pendidikan, serta yang terpenting peningkatan kualitas sumber daya manusia harus jadi prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, bila kita sedikit menyisir kepinggiran Kalsel, masih didapati daerah terpencil yang tidak mendapatkan akses jalan yang layak, padahal masyarakat sudah bermukim disana lebih dari 30 tahun, hal ini semestinya menjadi evaluasi dan indikator bahwa belum meratanya pembangunan di banua.
Oleh karena itu, dalam pergantian pimpinan daerah yang diikuti dengan pergantian pengampu jabatan Organisasi Perangkat Daerah (Para Kepala Dinas) semestinya menjadi jawaban dari permasalahan ini.
“Lebih lanjut, Abdi menegaskan, calon pejabat yang dipilih harus melalui mekanisme asesmen terbuka dan transparan, profesional, proporsional, objektif, menempatkan seseorang sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, jauh dari hubungan transaksional lebih lagi politik balas budi,” tegas Abdi.
Dengan demikian, tidak hanya berbicara mengenai kompetensi, Abdi juga menyinggung soal track record para calon pejabat struktural, yang bertujuan untuk melihat integritas dan komitmen melalui self assessment atau pengamatan, serta wawancara.
“Tentunya selain aspek kompetensi, track record juga harus dinilai dan menjadi pertimbangan, karena untuk menjadi pejabat struktural tidak hanya kompetensi, tetapi juga integritas, komitmen, dan itu bisa diukur lewat self assessment atau pengamatan dan wawancara,” ujarnya.
Abdi menilai, pentingnya terbentuk tim pemerintahan yang kompeten, yang punya kapasitas, integritas dan komitmen demi bersama sama menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan visi, misi serta janji politik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
“Pemilihan ini sangat penting. Peran Badko HMI Kalsel sebagai perpanjangan mulut masyarakat menyampaikan harapan besar terbangunnya pemerintahan yang kompeten dan berintegritas karena di Pemerintah Daerah ini tidak akan ada yang mampu menjadi superman, kita hanya bisa menjadi superteam.
“Untuk itu, Abdi menyarankan Gubernur terpilih untuk membentuk superteam yang punya kompetensi, kapasitas, integritas dan komitmen yang sama sehingga menjadi satu langkah dan saling menopang,” sebutnya.
Disisi lain, Abdi juga berharap para calon pejabat struktural memiliki kesehatan mental yang terjaga sehingga nanti dalam memimpin tidak hanya dapat memanagement tim yang baik akan tetapi juga dapat memanagement diri yang baik sehingga komunikasi kepada masyarakat dalam proses berjalannya roda pemerintahan dilakukan dengan lebih hati-hati dan lebih baik juga.
Disamping itu, Ia juga mengingatkan integritas akan semakin kokoh jika si pejabat memiliki konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan dan memiliki komitmen terhadapnya.
“Komitmen itu dimulai dengan kata, dan mewujudkannya dengan menjalankan kata tersebut. Hal ini merupakan tantangan bagi yang membuat komitmen. Jadilah “walk the talk”, melakukan apa yang di katakan, tidak hanya dapat mengumbar janji saat kampanye, namun juga dapat melaksanakan apa yang telah dijanjikan” pungkasnya. (Ki/red)
Respon (1)