Nusawarta.id, Jakarta – Dalam upaya memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia”. Acara ini berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Kamis, 23 Januari 2025, dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah pakar dari berbagai bidang yang memiliki perhatian besar terhadap sistem kepemiluan di Indonesia. FGD tersebut menjadi langkah awal untuk menggali isu-isu utama dalam pemilu dan mencari solusi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.
Dalam pembukaannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya partisipasi publik dan pendekatan berbasis ilmiah untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih baik. “Kami ingin ini menjadi awal dari rangkaian diskusi yang melibatkan lebih banyak pihak, termasuk daerah. Keterlibatan publik sangat penting untuk memperkuat demokrasi kita,” ungkap Bima.
Bima juga menyoroti beberapa isu strategis yang perlu didalami lebih lanjut, seperti kemungkinan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada di bawah omnibus law politik, perdebatan tentang presidential threshold, serta dampak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan semua partai mencalonkan presiden. Ia juga menyinggung pentingnya mengevaluasi Pilkada langsung, terutama terkait biaya politik yang tinggi, serta keserentakan pemilu yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan bahwa diskusi ini diharapkan mampu menggali berbagai tantangan dan potensi perbaikan dalam sistem kepemiluan. “Kami optimis hasil diskusi ini dapat menjadi rekomendasi penting untuk menciptakan model demokrasi dan sistem pemilu yang ideal, sesuai nilai-nilai budaya Indonesia serta tantangan global,” jelas Yusharto.
FGD ini menghadirkan pakar-pakar ternama, di antaranya Saiful Mujani dari PPIM, Khoirunnisa Nur Agustyati dari Perludem, Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia, serta akademisi seperti Titi Anggraini dari Fakultas Hukum UI dan Marcus Mietzner dari Universitas Nasional Australia. Kehadiran para pakar ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang mendalam dan solusi inovatif terhadap berbagai isu strategis dalam sistem kepemiluan Indonesia.
Diskusi ini tidak hanya membahas permasalahan teknis, tetapi juga mencari cara untuk memadukan sistem demokrasi dengan karakteristik budaya lokal. Hasilnya diharapkan dapat menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan yang mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
Dengan langkah ini, Kemendagri menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemilu yang berkualitas, inklusif, dan mencerminkan kehendak rakyat. Rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem pemilu demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. (San/Red)
