Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua. Hal ini disampaikan Ribka dalam audiensi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Ribka menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengatasi tantangan pembangunan di Papua, sekaligus memastikan program prioritas pemerintah pusat dapat terwujud dengan optimal. “Kami berharap percepatan pembangunan di Papua dapat terus dilakukan sesuai visi pemerintah pusat untuk menghadirkan pemerataan pembangunan,” ujar Ribka.
Ia juga mengungkapkan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terkait percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Arahan tersebut menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tugas kami adalah mendampingi daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, memastikan kesiapan administrasi dan teknis berjalan lancar,” tegas Ribka.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan sejumlah prasyarat pembangunan, termasuk sertifikasi tanah, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan dokumen perencanaan lainnya. “Dari Papua Barat Daya hingga Papua Pegunungan, prasyarat pembangunan seperti master plan dan feasibility study sebagian besar sudah terpenuhi,” jelas Diana.
Diana menambahkan, fokus utama pembangunan mencakup infrastruktur strategis yang dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. “Semua dokumen pendukung sedang kami tuntaskan agar proses pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Kolaborasi erat antara Kemendagri dan Kementerian PU ini diharapkan mampu mempercepat transformasi Papua menjadi kawasan yang lebih maju dan sejahtera. Komitmen tersebut tidak hanya sekadar pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. (Ki/Red)
