Nusawarta.id, Jakarta Barat – Dalam rangka memperkuat kerja sama dan meningkatkan edukasi terkait pelaporan SPT Tahunan, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi menerima kunjungan kerja audiensi dari tim Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat dan KPP Pratama Jakarta Palmerah pada Jumat (7/2/2025).
Audiensi yang berlangsung di lingkungan Polres Metro Jakarta Barat ini disambut dengan antusias oleh jajaran kepolisian setempat dan diwarnai semangat kolaborasi antarinstansi. Dalam pertemuan ini, rombongan DJP dipimpin oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah Budi Susanto, didampingi Kepala Seksi Pengawasan IV Daniel Tarigan, serta perwakilan Kanwil DJP Jakarta Barat yang dipimpin oleh Kepala Bidang P2Humas Herry Setyawan. Hadir pula Sri Widyanti selaku Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Oji Fahruroji sebagai Kepala Sub Bagian Advokasi Pelaporan dan Kepatuhan Internal, serta tim penyuluh pajak lainnya.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan momen penting untuk mempererat silaturahmi dan membangun sinergi antara kepolisian dan DJP dalam meningkatkan edukasi serta sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini. Harapan kami, dengan sinergi yang semakin kuat, edukasi pelaporan pajak dapat menjangkau lebih luas dan efektif, sehingga kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat,” ujar Kombes Pol Twedi.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah Budi Susanto menekankan bahwa audiensi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam sosialisasi pelaporan SPT Tahunan. Ia berharap kerja sama ini bisa berkelanjutan, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya kepatuhan pajak.
Senada dengan itu, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jakarta Barat Herry Setyawan menyampaikan apresiasi atas dukungan Polres Metro Jakarta Barat dalam membantu penyebarluasan informasi perpajakan. Menurutnya, sinergi antara DJP dan kepolisian telah berjalan baik dalam berbagai aspek, termasuk pendampingan pengawasan wajib pajak dan publikasi program-program perpajakan kepada masyarakat.
Audiensi ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas instansi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan edukasi yang terus diperluas, diharapkan kepatuhan pajak masyarakat semakin meningkat demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (San/Red)
