Nusawarta.id – Medan. Sumatera Utara (Sumut) memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen. Selain terdiri dari beragam suku dan agama, di Sumut juga banyak terdapat organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jamiyatul Al Washliyah, Persatuan Islam (Persis), dan sebagainya.
Dengan kemajemukan tersebut, masyarakat Sumatera Utara harus menjunjung tinggi toleransi dengan menerima dan menghormati perbedaan yang ada. Demikian pula dalam menyikapi potensi terjadinya perbedaan dalam perayaan Idul Fitri tahun ini.
“Muhammadiyah dengan metode hisabnya, Nahdatul Ulama dengan metode Rukyatul Hilalnya, silahkan saja dengan metode yang berbeda-beda. Tetapi kita punya tradisi saling menghormati dan perbedaan agar menjadi rahmat,” kata Anggota DPD RI asal Sumut, KH. Muhammad Nuh, M.SP pada diskusi publik yang mengangkat tema, “Menyikapi Kemungkinan Adanya Perbedaan Penetapan Idul Fitri 1446 H” yang dilaksanakan di Aula DPD RI, Jalan Gajah Mada Medan, Sabtu (8/2/2025).
Pada diskusi yang dihadiri para Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) se-Kota Medan ini, Nuh menjelaskan, forum ini bukan bermaksud memunculkan polemik atau kehebohan di tengah masyarakat, tetapi untuk menjembatani potensi perbedaan yang terjadi.
“Mari kita sama membangun amal kita dengan ilmu kaitannya dalam penetapan 1 Syawal 1446 H,” ujarnya.
“Semoga dengan adanya diskusi ini, pemahaman kita meningkat dan kita bisa menyikapinya secara proporsional,” tandas Nuh.
Sedangkan, Perwakilan PW Muhammadiyah Sumut, Dr. Sulidar MAg. yang menjadi salah seorang narasumber, dalam pemaparannya menjelaskan tentang Kalender Hijriah Global Tunggal, dimana Muhammadiyah sudah memakainya sejak tahun 2023.
“Dengan adanya kalender ini, kalau 1 Syawal di Jepang, maka 1 Syawal juga di Amerika, begitu seterusnya. Jadi ada kesamaan. Tetapi apapun keputusannya mengenai penetapan 1 Syawal nanti, kita wajib saling menghormati,” harapnya.
Sementara Wakil Rois Nahdatul Ulama Sumut, Prof. Nisful Khoir, MAg, mengatakan perbedaan penetapan 1 syawal adalah persoalan klasik yang disebabkan perbedaan memaknai Nas atau Hadist. Dari perbedaan itu, melahirkan ijtihad yang berbeda-beda. Kita di NU mengedepankan toleransi dalam penetapan 1 Syawal, dan kita menjadikan pemerintah sebagai wasit atau penengah,” jelasnya.
Disisi lain, Junaedi Husda SAg MM, perwakilan PW Al Washliyah Sumut yang didaulat sebagai narasumber berikutnya berharap, semua golongan jangan memaksakan hasil ijtima ke umat.
“Biarkan umat yang menentukan pilihannya sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengajak umat Islam untuk menghindari perdebatan dan saling berbantah-bantahan.
“Selalu berbaik sangka, tidak menyakiti perasaan orang lain dan jauhi sifat fanatisme,” pintanya.
Sedangkan Dr. Hendro Nugroho, ST,. MT dari BMKG Wilayah 1 Kota Medan, menjelaskan tentang konjungsi yang berkait erat dengan penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah. (ki/red)
