Nusawarta.id, Jakarta – Kondisi fiskal Kabupaten Balangan menghadapi tekanan serius menjelang penyusunan proyeksi APBD 2027. Sebagai daerah penghasil sumber daya alam (SDA), Balangan masih memiliki piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp760 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Balangan, Fakhriyanto, mengatakan dana tersebut merupakan akumulasi kurang salur DBH periode 2023 hingga 2024. Di tengah belum diterimanya hak daerah tersebut, alokasi DBH yang diterima Balangan justru mengalami pemotongan.
“Jadi pada satu sisi kita tidak dibayar hak kita, mereka (pusat) masih ngutang. Tapi di sisi lain, dana bagi hasil juga malah dipotong. Ini situasi yang sangat tidak pas bagi Balangan sebagai daerah penghasil, sehingga kita mengalami jurang defisit yang besar,” ujar Fakhriyanto.
Baca Juga : Kemenag Balangan Bagikan Masker kepada Pengendara di Tengah Kabut Asap
Tekanan fiskal tersebut semakin berat karena proyeksi APBD Balangan 2027 diperkirakan hanya berada di kisaran Rp2,2 triliun. Untuk menjaga ruang fiskal, Pemkab Balangan mempertimbangkan pengajuan pinjaman daerah kepada pihak ketiga sebesar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar.
Menurut Fakhriyanto, pinjaman tersebut dirancang dengan skema penjaminan menggunakan kurang bayar DBH sebesar Rp760 miliar. Dengan skema itu, pihak ketiga seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau perbankan memberikan pembiayaan, sedangkan cicilan pinjaman dibayarkan langsung oleh Kementerian Keuangan.
“Kita bisa berani meminjam kalau dengan penjaminan adalah kurang bayar yang sekitar Rp760 miliar itu. Artinya, kita meminjam ke pihak ketiga seperti PT SMI atau perbankan, tetapi yang membayarkan cicilan adalah Kementerian Keuangan langsung kepada pihak ketiga. Sehingga tidak membebani APBD Balangan,” jelasnya.
Baca Juga : Demokrat Siap Pasok Kader Jika Prabowo Kembali Reshuffle Kabinet
Langkah tersebut dipertimbangkan untuk mempertahankan belanja modal pemerintah daerah. Pemkab Balangan menilai pemangkasan belanja modal secara drastis berpotensi berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Balangan ini sangat besar pengaruhnya dari belanja modal pemerintah daerah. Kalau belanja modal dikurangi, tukang tidak kerja, distribusi berkurang, putaran ekonomi melambat, dan daya beli masyarakat otomatis akan turun,” pungkas Fakhriyanto.
Respon (1)