Fadli Zon Mengaku Jadi Korban Penyadapan Ilegal Selama Lima Tahun

  • Bagikan
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (Foto: Antara/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan dirinya menjadi korban dugaan penyadapan ilegal selama lima tahun, terhitung sejak 2021 hingga 2026. Pengakuan tersebut menambah perkembangan baru dalam kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Fadli mengungkapkan, nomor telepon selulernya diduga disadap ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Melalui akun X miliknya, Sabtu (21/11/2026), Fadli menyebut dirinya telah dua kali dimintai klarifikasi oleh kepolisian terkait dugaan penyadapan tersebut.

“Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik,” tulis Fadli.

Baca Juga : KKP Dorong Pangan Biru Jadi Penopang Utama Ketahanan Pangan Nasional

Ia juga menyebut penyadapan terhadap nomor teleponnya berlangsung sejak 2021 hingga 2026, bahkan termasuk yang paling lama dalam perkara tersebut.

Pengakuan ini memperluas cakupan pengusutan kasus yang sebelumnya mencuat dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik kini perlu menelusuri kemungkinan keterkaitan antara dugaan penyadapan terhadap Fadli dan pihak lainnya, termasuk motif serta pihak yang bertanggung jawab.

Dalam perkara ini, disebutkan empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, dilaporkan telah ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Baca Juga : Kepala BGN: Kondisi Ekonomi Orang Tua Jangan Hambat Pemenuhan Gizi Anak

Dalam perkembangan lainnya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Baca Juga  Pratikno Minta Penanganan Gempa NTT Terpusat Lewat Posko Terpadu

Sementara itu, Listyo Sigit yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) diberhentikan oleh Presiden Prabowo pada 4 November 2026.

Pengakuan Fadli Zon menambah daftar pihak yang mengaku menjadi korban dalam perkara tersebut. Pengusutan kasus ini kini menjadi perhatian untuk mengungkap cakupan penyadapan, mekanisme pelaksanaan, serta pihak-pihak yang terlibat.

  • Bagikan

Respon (2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *