Nusawarta.id, Magelang – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mendorong kerja sama yang lebih erat antara Provinsi Jawa Barat dan Banten guna meningkatkan efektivitas pembangunan di kedua wilayah. Hal ini disampaikan dalam diskusi strategis yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota dari kedua provinsi di Magelang, Senin (24/2/2025).
Yusharto menekankan bahwa koordinasi antar daerah menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Ia berharap diskusi ini dapat membentuk kolaborasi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. “Sinergi antar daerah yang saling berkaitan akan mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, saya harap diskusi ini bisa terus berlanjut secara periodik agar koordinasi semakin solid,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur kesehatan dan layanan dasar, pengelolaan ruang terbuka hijau, serta kebijakan insentif bagi daerah penghasil tambang dan kawasan hutan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ia juga mengusulkan aturan kepemilikan rumah di perkotaan untuk menghindari spekulasi lahan yang dapat menghambat ekonomi masyarakat lokal.
“Harus ada regulasi agar orang kota tidak sembarangan membeli tanah dan membangun rumah tanpa dihuni. Ini penting agar ekonomi masyarakat lokal tetap bergerak, terutama melalui sektor persewaan rumah,” jelas Dedi.
Di sisi lain, Gubernur Banten, Andra Soni, menyoroti ketimpangan fiskal di wilayahnya. Ia menekankan perlunya kebijakan intervensi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan pendapatan asli daerah (PAD), terutama antara daerah dengan PAD tinggi seperti Tangerang Selatan dan daerah dengan PAD rendah seperti Pandeglang dan Lebak.
“Delapan kabupaten/kota di Banten memiliki kekuatan fiskal yang berbeda. Beberapa daerah masih bergantung pada DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Disparitasnya sangat jelas antara Pandeglang dan Tangerang Selatan, misalnya. Perlu strategi konkret agar daerah dengan PAD rendah bisa lebih mandiri,” paparnya.
Diskusi ini juga menjadi ajang bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai usulan strategis, termasuk kerja sama dalam pelayanan medis dan transportasi, optimalisasi pendapatan daerah, serta kebijakan aglomerasi dalam pengelolaan bandara dan infrastruktur lainnya.
BSKDN menegaskan bahwa sinergi antar daerah merupakan faktor utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Yusharto berharap pertemuan ini menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Forum seperti ini sangat penting sebagai wadah bertukar gagasan dan mencari solusi terbaik demi pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (San/Red)
