Nusawarta.id, Banjar – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banjar, Senin (9/3/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus mempelajari strategi penanganan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang dinilai berhasil diterapkan di daerah tersebut.
Rombongan Komisi III DPRD Tanah Bumbu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, I Wayan Sudarma, bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Banjar beserta jajaran di kantor dinas setempat.
Dalam kesempatan tersebut, I Wayan Sudarma menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh pihak Disnakertrans Kabupaten Banjar. Ia menilai kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman terkait dinamika hubungan industrial yang saat ini semakin kompleks.
“Kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan hangat dan penerimaan yang sangat baik dari Ibu Kadis beserta jajaran,” ujar Wayan Sudarma.
Baca Juga : Belajar Tata Kelola Anggaran, Banggar DPRD Tanah Bumbu Studi Banding ke Balikpapan
Menurutnya, kunjungan kerja tersebut dilatarbelakangi oleh kesamaan karakteristik antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar, yang sama-sama memiliki sektor industri dan pertambangan cukup dominan. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk perselisihan antara pekerja dan perusahaan
“Dinamika dunia kerja saat ini semakin kompleks. Sebagai daerah yang sama-sama memiliki sektor industri dan pertambangan yang cukup dominan, potensi terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial antara karyawan dan perusahaan adalah hal yang tidak bisa kita hindari,” jelasnya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, fokus utama Komisi III DPRD Tanah Bumbu adalah mencari solusi terbaik dalam mitigasi serta penyelesaian konflik hubungan kerja agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Ia menilai Kabupaten Banjar memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial, baik melalui mekanisme mediasi maupun optimalisasi peran pengawas ketenagakerjaan.
“Yang menjadi fokus kami adalah bagaimana mekanisme mitigasi dan penyelesaiannya. Kami melihat Kabupaten Banjar memiliki pengalaman yang baik dalam mengelola harmonisasi hubungan industrial,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu juga melakukan studi komparatif untuk memahami lebih dalam mekanisme serta standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan Disnakertrans Kabupaten Banjar dalam menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk sengketa hak, sengketa kepentingan, hingga kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi lintas daerah untuk saling bertukar pengalaman terkait strategi pengawasan perusahaan agar tetap mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Hasil dari diskusi dan pertukaran informasi tersebut nantinya akan menjadi bahan referensi bagi Komisi III DPRD Tanah Bumbu dalam menjalankan fungsi pengawasan serta merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi diskusi yang produktif. Kami ingin belajar bagaimana menyeimbangkan perlindungan hak-hak pekerja dengan upaya menjaga iklim investasi tetap kondusif,” kata Wayan.
Ia menambahkan, hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Semoga kunjungan kerja ini memberikan manfaat besar bagi kedua daerah, baik bagi Kabupaten Tanah Bumbu maupun Kabupaten Banjar,” pungkasnya.
