Nusawarta.id, Hulu Sungai Selatan – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI di Pendopo Bupati Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kamis (13/2/2026). Perhelatan lima tahunan ini mengangkat tema strategis, “Meneguhkan Peran Ulama Untuk Mewujudkan Kemakmuran Banua dan Kesejahteraan Masyarakat”, dengan tujuan memperkuat posisi ulama sebagai penuntun moral dan spiritual masyarakat.
Acara dibuka secara khidmat dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an oleh Qari Ahmad Kamaruddin. Pembukaan resmi dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mewakili Gubernur H. Mudidin, ditandai dengan pemukulan rebana secara bersama-sama oleh perwakilan Pengurus MUI Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, tokoh ulama, Sekretaris Daerah, dan Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos.
Ketua Panitia Pengarah Musda XI, Drs. Ma’ruf, menegaskan bahwa forum ini merupakan wadah permusyawaratan tertinggi untuk merespons berbagai dinamika umat. Ia menyoroti pentingnya peran MUI dalam memberikan pertimbangan terkait isu-isu krusial seperti pertambangan, maraknya prostitusi online, judi daring, dan persoalan keagamaan lainnya.
Baca Juga : Polres HSS Bersama Bapanas Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar Los Batu Kandangan
“Musda ini adalah wadah konsolidasi, tempat perputaran pemikiran untuk menjawab aspirasi masyarakat. Agenda utama kita adalah memilih Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan MUI periode 2026-2031,” ujarnya.
Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, menyatakan kebanggaannya karena Bumi Rakat Mufakat terpilih sebagai tuan rumah. Ia berharap keputusan dalam Musda diambil secara mufakat dan mengedepankan persatuan.
“Perbedaan pendapat itu lumrah, namun jangan sampai beradu atau berselisih dalam forum seperti ini,” tutur Bupati yang disambut applaus peserta.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, M.Pd., dalam sambutan mewakili Gubernur, memberikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan MUI periode 2021-2026. Ia menekankan bahwa di tengah kemajuan teknologi, peran ulama menjadi kompas moral bagi masyarakat.
“Pemerintah provinsi berkomitmen mendukung MUI untuk memberikan rekomendasi konkret yang membawa keberkahan bagi kemajuan Banua,” tegasnya.
Sebagai bentuk penghargaan, MUI menyerahkan plakat dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel serta Pemerintah Kabupaten HSS. Musda XI dihadiri sekitar 107 peserta, meliputi utusan DPP, DPW, 64 perwakilan Kabupaten/Kota, pondok pesantren, ormas Islam, dan perguruan tinggi Islam di Kalimantan Selatan, serta tokoh-tokoh ulama ternama seperti Wakil Sekjen Bidang Halal MUI Pusat, KH. Rofikul Umam Ahmad, Wakil Ketua Umum MUI Kalsel, Kakanwil Kemenag Kalsel, dan TGH. Ahmad Syairazi.
Musda XI MUI Kalsel menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran ulama dalam menghadapi tantangan sosial dan moral di era modern, sekaligus menegaskan sinergi antara ulama dan pemerintah daerah dalam membangun kemakmuran Banua.
